Apa Dampak jika Demo Terus Berlarut? Ini Kata Pakar

Demonstrasi ini sudah berlangsung sejak sehari sebelumnya dengan beragam tuntutan yang seragam disuarakan massa.

Perwakilan mahasiswa demonstran di Jakarta sudah bertemu dan berdiskusi dengan DPR, akan tetapi belum mendapatkan hasil yang memuaskan.

Mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat yang duduk di Senayan itu.

Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan tidak akan menghentikan proses revisi UU KPK, salah satu undang-undang yang proses revisinya paling banyak ditentang oleh masyarakat.

Hal ini tentu membuat para demonstran semakin lantang menyuarakan tuntutannya dan bertahan di jalanan.

Lalu apa konsekuensinya jika semua aksi unjuk rasa ini terus berlarut dan tak kunjung mendapatkan titik temu?

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Aditya Perdana memberikan beberapa pandangannya ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (24/9/2019).

“Ini akan menjadi rumit kalau misalkan terus bergulir, demonstrasi lama bergulir tentu akan mengganggu stabilitas pemerintahan, dan itu yang berat menurut saya,” kata Adit.

Namun, gangguan stabilitas pemerintahan seperti apa yang akan terjadi, Adit belum bisa memastikan, apakah akan berujung pada upaya penumbangan rezim, penggulingan kekuasaan, atau tidak.

“Ya itu dinamikanya, kita enggak ada yang bisa membaca juga. Ini kan mereka kan sangat dinamis, artinya di antara mereka kan pasti ada pro kontra soal itu,” ujar Kepala Pusat Kajian Politik UI itu.

“Dan saya sangat yakin mereka juga pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang di luar dugaan awal, tapi itu kita lihat saja karena belum bisa terbaca situasinya,” lanjut dia.

Untuk saat ini, demonstran masih fokus pada tuntutannya agar pemerintah membatalkan sejumlah revisi undang-undang dan tegas menangani sejumlah isu nasional seperti kebakaran hutan dan sebagainya.

Mereka menyatakan tidak mempunyai tujuan yang lebih jauh, apalagi hingga menumbangkan rezim penguasa.

Namun, ada satu hal yang bisa dipetik dari kejadian ini. Pemerintah seharusnya menyadari bahwa segala bentuk kebijakan yang tidak melibatkan aspirasi publik di dalamnya akan menuai tentangan semacam ini.