Benarkah Ibu Kota Baru Memindah Masalah Jakarta ke Kalimantan?

KOMPAS.com – Beragam tanggapan muncul atas rencana Pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sebagian mendukung rencana tersebut, namun sebagian yang lain justru mempertanyakan proyek besar negara yang diproyeksikan akan menelan biaya Rp 466 triliun itu.

Salah satunya Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung.

Ia menilai upaya pemindahan ibu kota tak ubahnya memindahkan masalah yang ada di Jakarta ke tempat yang baru, yakni Kalimantan.

Hal itu jika Pemerintah tidak memiliki konsep baru yang baik dan matang akan pemindahan pusat pemerintahan yang diperkirakan akan rampung pada tahun 2024.

“Iya diganti (sistem-sistem lamanya). Atau kalau enggak minta data kalau yang sistem manajemen ya, minta data yang kayak sekarang antar kementerian enggak ada terhubung, ya sama saja enggak ada bedanya,” ujar Dwi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/8/2019) sore.

Dwi menjelaskan, permasalahan lama yang ada di Jakarta sebagai ibu kota salah satunya terletak pada sistem pengelolaan limbah.

“Pengolahan limbah lah ya misalnya, Jakarta ini kan berantakan pengolahan limbahnya. Dari feses, dari cucian, itu kan harusnya terpisah. Di Jakarta, wah liar sudah kayak begini,” kata Dwi.

Jika permasalahan ini tidak segera dibenahi, maka masalah di Jakarta bukan tidak mungkin akan kembali terulang di Kalimantan.

“Kalau enggak terurus, kayak Jakarta. Sungainya (kandungan) E-coli-nya tinggi,” ujar Dwi.

Di luar deforestasi, masalah limbah dan pencemaran merupakan efek langsung terhadap lingkungan yang pasti akan terjadi ketika Kalimantan menjadi ibu kota negara. Sehingga Pemerintah harus benar-benar memikirkan solusi untuk permasalahan yang niscaya ini.

Masalah lain terletak pada rencana lokasi hunian bagi para pegawai pemerintahan pusat yang akan ikut pindah ke Kalimantan yang menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) jumlahnya hampir mencapai satu juta orang.

“Ini saja kan yang dikasih lihat sejauh ini baru gambar perkantorannya ya. Rumah satu juta orang itu gimana. Akan ada pegawai, tinggalnya di mana?” ucap Dwi.

Permasalahan ini menurut Dwi persis seperti yang saat ini terjadi di Jakarta.

Banyak dari pegawai pemerintahan pusat yang tinggalnya jauh dari tempatnya bekerja, misalnya di Depok, Jawa Barat.

“Waktu di Jakarta enggak dibicarakan, pegawai Jakarta pada tinggal di mana. Ya kan sekarang juga pada tinggalnya jauh, di Depok, di mana, tidak direncanakan. Harusnya kan mereka (Pemerintah) merencanakan itu,” ungkap Dwi.

Bukan tidak mungkin, jika masalah ini terulang, para pekerja kementerian dan lembaga negara yang ikut berpindah seiring berpindahnya ibu kota, akan bermukim di kota-kota lain di luar dua kabupaten yang telah ditetapkan jadi lokasi pusat pemerintahan negara.