Sistem Pemerintahan Kerajaan Chola

KOMPAS.com - Pemerintahan Kerajaan Chola dimulai pada pertengahan abad ke-9.

Kerajaan Chola yang didirikan oleh Vijayalaya Chola di Thanjavur bertahan hingga abad ke-13.

Selama empat abad lebih berdiri, bagaimana sistem pemerintahan Kerajaan Chola?

Baca juga: Sejarah Kerajaan Chola yang Pernah Menyerang Sriwijaya

Sistem pemerintahan Kerajaan Chola

Di dalam struktur pemerintahan Kerajaan Chola, raja adalah penguasa tertinggi yang kekuasaannya diteruskan secara turun-temurun.

Kerajaan Chola memembentuk pemerintahan terpusat dan birokrasi yang disiplin.

Pada masa Kerajaan Chola, India Selatan untuk pertama kalinya bersatu di bawah satu pemerintahan.

Wilayah kerajaan dibagi menjadi provinsi-provinsi yang disebut sebagai mandalams dan berada di bawah pimpinan seorang gubernur.

Di dalam sebuah mandalams, terdapat distrik yang disebut nadus, yang terdiri dari unit-unit pemerintahan lebih kecil bernama tehsil.

Baca juga: Raja-raja Kerajaan Chola

Pada awalnya, ibu kota kerajaan berada di Thanjavur. Pada masa pemerintahan Rajendra Chola I (1014-1044), ibu kota kerajaan dipindah ke Gangaikonda Cholapuram.

Di masa Rajendra Chola I pula, banyak terjadi perubahan dalam sektor administrasi kerajaan.

Salah satu contohnya, jabatan kepala daerah tidak lagi diteruskan secara turun-temurun.

Kepala daerah merupakan seorang pejabat yang ditunjuk dan dapat melakukan kontrol terhadap suatu wilayah kekaisaran.

Perintah raja diturunkan secara sistematis, dimulai dari pejabat eksekutif kemudian disampaikan kepada otoritas lokal.

Setelah itu, dibuat peraturan tertulis yang disaksikan oleh sejumlah saksi yang merupakan tokoh terkemuka atau pejabat pemerintah.

Baca juga: Mengapa Kerajaan Chola Menyerang Kerajaan Sriwijaya?

Dalam menangani pelanggaran, Kerajaan Chola memiliki dua cara.

Pelanggaran ringan hingga pembunuhan biasanya diselesaikan di tingkat daerah dan pelakunya dihukum dengan membayar denda.

Sedangkan hukuman untuk pengkhianatan terhadap kerajaan diputuskan oleh raja secara langsung.

Hukuman untuk kasus makar biasanya berupa eksekusi atau penyitaan properti.