Paduka Bathara dalam Struktur Pemerintahan Majapahit

KOMPAS.com - Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di nusantara yang struktur pemerintahan dan birokrasinya dapat diketahui dengan agak lengkap.

Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Majapahit telah memiliki susunan pemerintahan dan birokrasi yang teratur.

Struktur pemerintahan kerajaan ini mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci.

Hal itu karena adanya pengaruh kepercayaan yang bersifat kosmologi, yakni seluruh Kerajaan Majapahit dianggap sebagai replika jagat raya dan rajanya disamakan dengan dewa yang bersemayam di puncak Mahameru.

Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi, salah satunya adalah paduka bathara.

Lantas, apa yang dimaksud dengan paduka bathara dalam struktur pemerintahan Majapahit?

Baca juga: Kerajaan Majapahit: Sejarah, Raja-raja, Keruntuhan, dan Peninggalan

Siapa paduka bathara?

Paduka bathara adalah raja-raja daerah yang memerintah sebuah negara daerah di bawah Kerajaan Majapahit.

Jabatan ini biasanya diisi oleh saudara-saudara atau kerabat dekat raja yang memerintah.

Para paduka bathara yang memerintah diketahui masih termasuk ke dalam anggota wangsa raja-raja Majapahit, yaitu wangsa Rajasa (rajasawangsa) atau wangsa Girindra (girindrawangsa) yang didirikan oleh Ken Arok.

Berdasarkan keterangan mengenai segi-segi struktural Kerajaan Majapahit, diketahui pula bahwa Kediri pada periode ini tidak lebih dari sebuah negara daerah atau provinsi yang termasuk ke dalam lingkungan wilayah Majapahit.

Tugas paduka bathara

Paduka bathara dibebani tanggung jawab untuk mengumpulkan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti kepada perbendaharaan kerajaan, dan juga meliputi fungsi pertahanan wilayahnya.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kerajaan, paduka bathara dibantu oleh sejumlah pejabat daerah, dengan struktur yang hampir sama dengan yang ada di pusat kerajaan, tetapi skalanya lebih kecil.

Oleh karena itu, mereka berhak pula mengangkat pejabat-pejabat birokrasi bawahannya.

Dalam prasasti-prasasti Majapahit, paduka bathara disebutkan ikut mengiringi perintah raja.

Perintah itu kemudian diturunkan kepada para pejabat yang disebut Rakryan Mahamantri Katrini, dan diteruskan lagi kepada pejabat di bawahnya.

Referensi:

• Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (Eds). (2008). Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.