Sejarah Irian Barat hingga Bergabung ke Indonesia

Pepera 1969

Pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). 

UNTEA adalah badan pelaksana sementara PBB yang berasa di bawah kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB. 

UNTEA sendiri dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda dalam permasalahan status Papua Barat. 

Dalam perjanjian New York, Indonesia disyaratkan untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).

Pepera merupakan pemilihan umum yang diadakan pada 14 Juli hingga 2 Agustus 1969. 

Melalui Pepera, rakyat Papua akan memutuskan sendiri apakah bersedia untuk menjadi bagian dari Indonesia atau tidak.

Baca juga: Penduduk Asli Amerika (Native American)

Kemerdekaan

Pada 1 Oktober 1962, Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA.

Akhirnya, pada 31 Desember 1962, kekuasaan de jure Indonesia atas tanah Papua dimulai, di bawah pengawasan PBB. 

Bendera Belanda juga diganti dengan bendera sang Saka Merah Putih. Tanggal 1 Mei 1963, Papua diberikan sepenuhnya kepada Indonesia. 

Kedudukan Papua Barat semakin pasti setelah diadakan referendum act of free choice atau Pepera pada 1969. 

Hasil Pepera membuktikan bahwa sebanyak 1.025 rakyat Papua atau Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia. 

Kemudian, hasil Pepera dibawa ke Sidang Umum PBB. Pada 19 Desember 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil Pepera. 

Setelah itu, Soeharto mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. 

Kemudian, sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Provinsi Irian Barat atau Irian Jaya diganti menjadi Provinsi Papua.

Lalu, tahun 2004, Papua dibagi menjadi dua provinsi, yaitu timur dengan tetap disebut Papua, sedangkan bagian Barat menjadi Provinsi Irian Jaya Barat atau Papua Barat.