Pemberontakan PKI Madiun 1948

KOMPAS.com - Pemberontakan PKI Madiun atau Peristiwa PKI Madiun 1948 adalah konflik antara pemerintah Indonesia dengan kelompok oposisi sayap kiri.

Dalam peristiwa yang meletus pada 18 September 1948 ini, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Buruh Indonesia (PBI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), berusaha merebut kekuasaan karena tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Pemberontakan PKI Madiun baru dapat diakhiri setelah tiga bulan berlangsung, dengan kekalahan di pihak PKI.

Faktor yang membuat gerakan PKI Madiun dianggap sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI adalah PKI memproklamasikan Republik Soviet.

Baca juga: Konfrontasi Indonesia-Malaysia: Penyebab, Perkembangan, dan Akhirnya

Latar belakang

Perselisihan antara pemerintah dan golongan sayap kiri

Terjadinya Pemberontakan PKI Madiun dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sangat kompleks.

Peristiwa ini diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin, yang tidak lagi mendapat dukungan setelah dituding membawa kerugian bagi Indonesia ketika mengadakan Perjanjian Renville dengan Belanda.

Ketika jabatan perdana menteri Amir Sjarifuddin berakhir pada 28 Januari 1948, Mohammad Hatta maju membentuk kabinet baru.

Hatta sempat menawarkan posisi di kabinetnya kepada fraksi Amir, tetapi tidak terjadi kesepakatan karena pihak Amir menginginkan posisi kunci.

Pada akhirnya, Hatta membentuk kabinet baru tanpa golongan sayap kiri, yang program utamanya adalah melaksanakan Perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia.

Baca juga: PKI: Asal-usul, Pemilu, Pemberontakan, Tokoh, dan Pembubaran

Kecewa dengan keputusan Hatta, golongan sayap kiri mulai masuk ke pihak oposisi dan melakukan rapat di Surakarta pada 26 Februari 1948.

Rapat tersebut menghasilkan pembentukan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang terdiri dari PSI, PKI, PBI, Pesindo, dan SOBSI, dengan Amir Sjarifuddin sebagai pemimpinnya.

Dalam perkembangannya, FDR berubah menjadi radikal dan programnya fokus untuk menentang program Kabinet Hatta.

FDR memiliki dua basis kekuatan utama, yaitu TNI-Masyarakat dan SOBSI, yang merupakan organisasi buruh terbesar dengan hampir 300.000 anggota.

Kebencian terhadap pemerintah semakin bertambah saat Hatta memulai program rasionalisasi dan memandang TNI-Masyarakat sebagai organisasi militer berhalun komunis yang tidak terlatih.

FDR lantas mulai mencari dukungan dari para petani dan mendorong pemogokan buruh.