Krisis Moneter Asia 1997: Penyebab, Dampak, dan Peran IMF

Krisis moneter yang dimulai pada 2 Juli 1997 ini dimulai di Thailand, yang segera menyebar ke berbagai negara di Asia.

Akibat penyebaran yang begitu cepat, Krisis Moneter Asia 1997 menimbulkan kekhawatiran akan kehancuran ekonomi dunia.

Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan, menjadi negara yang paling parah terkena imbas krisis ini.

Di Indonesia, Krisis Moneter Asia 1997 berakibat pada timbulnya krisis sosial dan politik, bahkan berbuntut pada lengsernya Presiden Soeharto pada 1998.

Penyebab Krisis Moneter Asia 1997

Penyebab Krisis Moneter Asia pada 1997 sangat kompleks dan masih diperdebatkan. Diduga, penyebab utamanya adalah "hot money bubble" atau gelembung uang panas.

Uang panas adalah dana yang dikelola secara spekulatif (untung-untungan) dan mendapatkan hasil yang tinggi dalam waktu singkat. Semakin besar gelembung, maka semain banyak pula dana yang diperlukan.

Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, banyak negara Asia Tenggara, termasuk Thailand, Singapura, Malaysia, serta Korea Selatan di Asia Timur, mengalami pertumbuhan ekonomi hingga 8-12 persen dalam produk domestik bruto (PDB).

Di sisi lain, pertumbuhan yang disebut "keajaiban ekonomi Asia" itu berada di dalam bayang-bayang risiko besar.

Pasalnya, perkembangan di negara-negara tersebut terutama di dorong oleh ekspor dan investasi asing.

Kemudian, suku bunga tinggi dan nilai tukar tetap diterapkan untuk menarik uang panas, yang meningkatkan pinjaman luar negeri dan memperbesar keterpaparan risiko valuta asing di sektor keuangan dan perusahaan.

Pada pertengahan 1990-an, terjadi guncangan yang mengubah tatanan ekonomi menyusul pulihnya Amerika Serikat dari resesi.

Kenaikan suku bunga AS menarik aliran uang panas ke pasar AS, yang memperkuat nilai dollar AS.

Akibatnya, pertumbuhan ekspor terhambat, investasi asing beserta harga aset mulai runtuh.

Para investor asing yang panik pun mulai menarik diri, yang menyebabkan jatuhnya mata uang negara-negara Asia dan timbul krisis ekonomi.

Dampak Krisis Moneter Asia 1997

Krisis Moneter Asia dimulai di Thailand pada 2 Juli 1997, setelah nilai mata uang baht Thailand mengalami depresiasi atau jatuh. Selain itu, utang luar negeri Thailand juga membengkak.

Segera setelah itu, hal sama juga dialami oleh negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

Krisis terparah dialami oleh Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand, diikuti oleh Hong Kong, Laos, Malaysia, serta Filipina.

Sedangkan perekonomian Brunei Darussalam, China daratan, Singapura, Vietnam, Jepang, dan Taiwan, juga terganggu, tetapi tidak terlalu parah.

Rasio utang luar negeri terhadap PDB naik dari 100 persen menjadi 167 persen, bahkan melampaui 180 persen pada masa krisis terparah.

Krisis moneter sangat merusak nilai mata uang, pasar saham, dan harga aset lainnya di banyak negara Asia Timur dan Tenggara.

Selain berimbas pada kehidupan ekonomi, krisis moneter juga berdampak pada kehidupan politik negara.

Di Indonesia, Presiden Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun akhirnya lengser. Hal sama dialami Perdana Menteri Jenderal Thailand, Yongchaiyudh, yang mengundurkan diri akibat krisis moneter.

Krisis moneter 1997 yang menimpa Asia juga memicu sentimen terhadap Barat, terutama George Soros, yang merupakan investor sekaligus spekulan andal keturunan Hungaria-Amerika, yang dianggap sebagai pemicu krisis.

Dampak krisis moneter 1997 tidak hanya menimpa negara-negara Asia. Pasalnya, investor asing menjadi ragu untuk menanamkan modal atau meminjamkan uangnya ke negara-negara berkembang di seluruh dunia.

Selain itu, harga minyak dunia juga turun, yang mengakibatkan beberapa perusahaan minyak terpaksa melakukan merger atau penggabungan perusahaan.

Peran IMF dalam Krisis Moneter Asia 1997

International Monetary Fund (IMF) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat dan menjaga sistem moneter internasional.

Ketika terjadi Krisis Moneter Asia 1997, IMF mengeluarkan beberapa paket bailout (dana talangan) untuk negara-negara yang paling parah terkena dampaknya.

Misalnya dana talangan sekitar 20 miliar dollar AS ke Thailand, 40 miliar dollar AS ke Indonesia, dan 59 miliar dollar AS ke Korea Selatan, agar negara tidak bangkrut.

Negara-negara yang menerima paket juga diminta untuk mengurangi pengeluaran pemerintahan, membiarkan lembaga keuangan yang bangkrut tutup, dan menaikkan suku bunga.

Antara 1998-1999, terjadi pemulihan dari krisis yang berlangsung sangat cepat dan kekhawatiran dari dunia pun mereda.