Kolonel Maludin Simbolon, Pendiri Dewan Gajah

Ia terlibat dalam peristiwa Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, yang bermula dari rasa ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah pusat. 

Simbolon mengumumkan pemutusan hubungan wilayah Sumatra Utara dengan pemerintah pusat tanggal 22 Desember 1956 di Medan.

Langkah yang dilakukan Simbolon ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings dan Letkol Wahab Makmur.

Pada akhirnya, Presiden Soekarno mencopot Maludin Simbolon dari posisi jabatannya. 

Awal Kehidupan

Maludin Simbolon lahir di Tarutung, Sumatra Utara, 13 September 1916. 

Ia merupakan putra kedua dari 10 bersaudara dari pasangan Julius Simbolon dan Nursiah Lumbantobing. 

Ayahnya adalah seorang mandor perkebunan di Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara. 

Sewaktu muda, Simbolon menempuh pendidikan pertamanya di Hollandsch Inlandsche School (HIS), sekolah zaman kolonial Belanda di Siantar Narumonda. 

Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Kweekschool (sekolah guru) di Solo, lulus tahun 1938. 

Karier Militer

Usai menjalani pendidikan guru, ia sempat bekerja ebagai guru di HIS Solo dan di Curup, Bengkulu. 

Namun, pada masa penjajahan Jepang, Simbolon mengenyam pendidikan Gyugun, tentara sukarela. 

Lulus dari Gyugun ia mendapat pangkat sebagai Letnan Dua. 

Kemudian, Simbolon ditugaskan ke Markas Batalyon Gyugun Sumatra Selatan, di bagian pendidikan dan pelatihan. 

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dibentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Ia pun diangkat sebagai Komandan Divisi Palembang Ulu dengan pangkat kolonel.

Ketika TKR dikembangkan menjadi Tentara Republik Indonesia, Simbolon menjabat sebagai Komandan Divisi III Garuda di Sumatra Selatan, membawahi Lampung, Bengkulu, Palembang, dan Jambi. 

Saat Agresi Militer Belanda II terjadi di Sumatra, dibentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia, di mana ia menjabat sebagai wakil gubernur militer. 

Tahun 1950, Maludin diangkat sebagai Komando Tentara Teritorium-I Bukit Barisan, bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Sumatra Utara. 

Terlibat dalam PRRI

Akhir tahun 1950, Maludin Simbolon termasuk di antara pemimpin daerah di Sumatra dan Sulawesi yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat. 

Dari ketidakpuasan tersebut kemudian dilayangkan tiga tuntutan, yaitu peningkatan kesejahteraan prajurit, otonomi daerah yang lebih besar, dan penggantian para pejabat sipil dan militer pusat di Jakarta. 

Simbolon kemudian bergabung dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). 

Ia mengumumkan pemutusan hubungan wilayah Sumatra Utara dengan pemerintah pusat tanggal 22 Desember 1956 di Medan. 

Bersamaan dengan itu, Simbolon juga membentuk Dewan Gajah sebagai bentuk penyampaian ketidakpuasannya terhadap pemerintah pusat. 

Langkah yang dilakukan Simbolon ini ditentang oleh para perwira Sumatra Utara, seperti Letkol Djamin Gintings dan Letkol Wahab Makmur.

Presiden Soekarno pun mengingatkan Simbolon agar kembali melakukan tindakan yang benar, tetapi himbauan tersebut dihiraukan oleh Simbolon.

Akhirnya, masih di tanggal yang sama, pada malam hari, Kabinet Ali Sastroamidjojo di Jakarta mengadakan rapat darurat.

Keesokan paginya, 23 Desember 1956, Presiden Soekarno mengumumkan pencopotan Simbolon dari posisinya.

Maludin Simbolon Menyerah

Meskipun telah dipecat, Simbolon tidak berhenti melakukan perlawanan. 

Ia bersama dengan pasukannya melanjutkan perlawanan secara bergerilya dan berkoordinasi dengan kekuatan PRRI lainnya di bawah komando Letkol Achmad Husein di Bukittinggi. 

Merespon perlawanan tersebut, pemerintah pusat melakukan pendaratan pasukan dari laut di Palembang dan Padang, agar dapat efektif menguasai kota-kota pusat perlawanan PRRI di Sumatra. 

Akhirnya, pada 27 Juli 1961, Simbolon bersama anggotanya di Divisi Pusukbuhit menyerahkan diri kepada Panglima Kodam II, Letkol Manaf Lubis di Balige. 

Dengan demikian, Maludin Simbolon resmi mengakhiri perlawanannya terhadap pemerintah pusat. 

Maludin Simbolon kemudian wafat tahun 2000 dalam usia 84 tahun. 

Referensi: 

• Damanik, Erond L. (2010). Kolonel Maludin Simbolon: Ingatan Kolektif Masyarakat Terhadap Jatuhnya Pesawat Tentara Pusat di Huta Tongah. Universitas Negeri Medan: Pusat Studi Sejarah dan IImu-ilmu Sosial Lembaga Penelitian.