Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis?

Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik Tanam Paksa yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia.

Dengan kata lain, Politik Etis adalah tindakan balas budi yang diberikan oleh Belanda untuk kesejahteraan pribumi karena telah diperlakukan secara tidak adil dan dieksploitasi kekayaan alamnya.

Politik Etis dicetuskan oleh Conrad Theodor van Deventer dan Pieter Brooshooft.

Van Deventer pertama kali mengungkapkan tentang Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899.

Tulisan-tulisan yang dibuat Van Deventer ternyata diterima oleh pemerintah kolonial.

Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Latar belakang lahirnya Politik Etis

Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang berupa kemakmuran Belanda tidak diimbangi dengan kesejahteraan wilayah jajahan.

Sistem Tanam Paksa atau cultuurstelsel yang dijalankan oleh pemerintah kolonial untuk mengeruk kekayaan Indonesia ternyata ditentang sebagian orang Belanda.

Penderitaan rakyat pribumi yang telah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan martabatnya berhasil menggugah nurani sekelompok orang Belanda.

Kaum liberal menuntut pelaksanaan Tanam Paksa di Hindia Belanda segera diakhiri.

Hal tersebut mendorong terbitnya dua buah buku pada 1860, yaitu buku berjudul Suiker Contractor (Kontrak-kontrak Gula) tulisan Frans van de Pute.

Sedangkan buku karya Multatuli yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda adalah Max Havelaar.

Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan Tanam Paksa.

Akhirnya, Sistem Tanam Paksa dihentikan pada 1863.

Pada awal abad ke-20, terjadi perkembangan baru dalam pelaksanaan politik kolonial Belanda di Indonesia.

Politik ini berpedoman pada usaha peningkatan kemajuan kesejahteraan masyarakat pribumi.

Dalam tulisannya, Een Eereschlud (utang kehormatan) yang dimuat di majalah De Gids pada 1899, Van Deventer mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah Belanda mengubah watak politiknya agar lebih memerhatikan kemajuan rakyat jajahan.

Menurutnya, negeri Belanda berhutang banyak kepada Indonesia atas semua kekayaan yang telah diperas.

Hutang Belanda selama ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberikan prioritas utama kepada kepentingan rakyat Indonesia.

Selain itu, terdapat faktor lain yang membuat Politik Balas Budi kemudian ditanggapi oleh pemerintah Belanda.

Yakni adanya perubahan politik di Belanda, dengan berkuasanya kalangan liberal yang menginginkan dilakukannya sistem ekonomi bebas dan mengusahakan agar pendidikan mulai ditingkatkan di Indonesia.

Maka pada 17 September 1901, Politik Etis resmi diberlakukan setelah Ratu Wilhelmina yang baru naik takhta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda.

Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan Politik Etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi irigasi, edukasi, dan imigrasi.

Tujuan Politik Etis

Politik Etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar 40 juta gulden.

Bantuan keuangan dari Belanda ini akan dikhususkan untuk perluasan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan layanan penyuluhan pertanian untuk memajukan perekonomian desa.

Politik etis bertendensi pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan dan efisiensi.

Terdapat tiga program Politik Etis yang terangkum dalam Trias Van deventer, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi.

Tujuan Politik Etis berdasarkan program-program tersebut adalah sebagai berikut.

• Untuk membalas jasa bangsa Indonesia
• Untuk menciptakan kaum terdidik Indonesia
• Strategi Belanda untuk ikut menikmati kekayaan alam Hindia Belanda

Referensi:

• Oktavianuri, Deffi. (2018). Politik Etis dan Pergerakan Nasional. Pontianak: Derwati Press.