Kabinet Wilopo: Latar Belakang, Susunan, dan Program Kerja

Kabinet yang diketuai oleh Wilopo ini bertugas pada periode 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Wilopo adalah seorang Perdana Menteri Indonesia ketujuh.

Latar Belakang

Terbentuknya Kabinet Wilopo ini didasari dengan bubarnya Kabinet Sukiman-Suwiryo yang terjerat kasus MSA.

Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Djojosukarto  dari partai PNI dan Prawoto Mankusasmito dari Partai Masyumi untuk menjadi formatur kabinet.

Soekarno berharap ditunjuknya kedua tokoh politik ini dapat membangun kabinet yang kuat serta mendapat dukungan yang cukup dari parlemen. 

Namun, keinginan Soekarno tidak dapat terpenuhi, karena Sidik dan Prawoto tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen. 

Sidik dan Prawoto kemudian mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Pada 19 Maret 1952, Soekarno akhirnya menunjuk Wilopo sebagai formatur kabinet yang baru.

Kabinet Wilopo ini menjadi kabinet zeken, artinya kabinet ini berisikan jajaran para tokoh yang ahli dalam bidangnya, bukan hanya dari partai politik tertentu.

Program Kerja

Pada masa Kabinet Wilopo bertugas, Wilopo merumuskan enam program kerja, yaitu:

Organisasi Negara

1. Melaksanakan pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah
2. Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
3. Menyederhanakan organisasi Pemerintah Pusat

Kemakmuran

1. Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat
2. Melanjutkan usaha perubahan agrarian

Keamanan

Menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman

Perburuhan

Memperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajatnya kaum buruh guna menjamin proses produksi nasional

Pendidikan dan Pengajaran

Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran.

Luar Negeri

1. Mengisi politik luar negeri yang bebas dengan activiteit yang sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia.
2. Menyelesaikan penyelenggaraan perhubungan Indonesia-Nederland atas dasar unie-statuut mejadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan negara.
3. Meneruskan perjuangan memasukkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia secepatnya.

Referensi: 

• Susanto, Ready. (2018). Mari Mengenal Kabinet Indonesia. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya