Tugas Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Pelakasaan pemerintahan Indonesia dibantu oleh tiga jenis lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan eksekutif. Apakah tugas lembaga-lembaga negara tersebut?

Berikut adalah tugas lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif:

Tugas lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil Presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. 

Tugas lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu:

• Bidang administratif

Bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara.

Baca juga: Lembaga Negara Indonesia: Pengertian, Fungsi, Tingkatan, dan Contohnya

• Bidang legislatif

Bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang.

• Bidang keamanan

Bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

• Bidang yudikatif

Bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

• Bidang diplomatik

Bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Baca juga: Perwakilan Diplomatik Indonesia: Fungsi dan Tugasnya

Tugas lembaga legislatif

Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Berikut adalah tugas MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga legislatif: 

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Mengubah dan menetapkan perundang-undangan
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Adapun, dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut anggota MPR memiliki beberapa hak tertentu, yakni:

• Mengajukan usul terkait perubahan pasal dalam perundang-undang
• Menentukan sikap dan pilihannya dalam proses pengambilan keputusan
• Memilih dan dipilih
• Membela diri
• Imunitas (hak untuk tetap menjalankan tugas dan wewenangnya tanpa boleh dituntut di pengadilan)
• Protokoler (hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya)
• Keuangan dan administratif

Baca juga: Tugas dan Wewenang MPR RI

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut:

• Membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden
• Memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti Undang-Undang
• Menerima dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPD
• Mempertimbangkan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
• Menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD
• Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden

Adapun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, DPR mempunyai hak-hak tertentu, yakni:

• Hak Interpelasi, yakni hak untuk meminta keterangan kepada Presiden
• Hak Angket, yakni hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah
• Hak Inisiatif, yakni hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada pemerintah
• Hak Amendemen, yakni hak untuk mengadakan perubahan atas Rancangan Undang-Undang
• Hak Budget, yakni hak untuk mengajukan RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)
• Hak Petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah

Baca juga: Fungsi DPR: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan