Tugas Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Pelakasaan pemerintahan Indonesia dibantu oleh tiga jenis lembaga negara yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan eksekutif. Apakah tugas lembaga-lembaga negara tersebut?

Berikut adalah tugas lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif:

Tugas lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil Presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintah nonkementerian. 

Tugas lembaga eksekutif ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidangnya, yaitu:

• Bidang administratif

Bertugas melaksanakan undang-undangan serta perundang-undangan lainnya, dan menyelenggarakan administrasi negara.

• Bidang legislatif

Bertugas membuat atau merancang undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat hingga menjadi sebuah undang-undang.

• Bidang keamanan

Bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.

• Bidang yudikatif

Bertugas atau berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

• Bidang diplomatik

Bertugas menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Tugas lembaga legislatif

Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Berikut adalah tugas MPR, DPR, dan DPD sebagai lembaga legislatif: 

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

• Mengubah dan menetapkan perundang-undangan
• Melantik presiden dan wakil presiden
• Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

Adapun, dalam menjalankan tugas dan wewenang tersebut anggota MPR memiliki beberapa hak tertentu, yakni:

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR adalah sebagai berikut:

• Membentuk perundang-undangan yang dibahas bersama Presiden
• Memberikan persetujuan peraturan daerah pengganti Undang-Undang
• Menerima dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang) yang diajukan oleh DPD
• Mempertimbangkan DPD atas rancangan Undang-Undang APBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama
• Menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD
• Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan pertimbangan DPD
• Memilih tiga calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden

Adapun, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut, DPR mempunyai hak-hak tertentu, yakni:

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A, DPR memegang kekuasaan tertinggi dalam membentuk perundang-undangan. Oleh sebab itu, DPR memiliki tiga fungsi penting, yakni:

• Fungsi Legislatif, yakni DPR sebagai pembuat perundang-undangan bersama Presiden
• Fungsi Anggaran, yakni DPR sebagai pemegang kekuasaan dalam penetapan APBN yang diajukan Presiden
• Fungsi Pengawasan, yakni DPR mengawasi jalannya pemerintahan.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22D, anggota DPD memiliki kewenangan sebagai berikut:

Tugas lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan suatu badan dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan.

Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Berikut tugas masing-masing:  

Mahkamah Agung (MA)

Lembaga MA mempunyai kewajiban dan kewenangan sendiri, yakni:

Mahkamah Konstitusi (MK)

Tugas dan fungsi lembaga Mahkamah Konstitusi adalah:

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
• Memutus pembubaran partai politik.
• Memutus perselisihan mengenai hasil pemilu.

Komisi Yudisial (KY)

Lembaga Komisi Yudisial (KY) ini dibentuk guna mengawasi perilaku para hakim dan praktik kotor dalam proses penyelenggaraan peradilan.