Kompas.com - 22/11/2021, 18:00 WIB
Ilustrasi peraturan lembaga negara KOMPAS.com/Gischa PrameswariIlustrasi peraturan lembaga negara

KOMPAS.comLembaga negara sering juga disebut lembaga pemerintahan atau civilizated organization. Kurang lebih ada 34 lembaga negara yang telah disebutkan nama dan fungsinya dalam UUD 1945.

Menurut Laurensius Arliman S. dalam buku Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (2019), lembaga negara adalah tiap organisasi atau individu yang punya fungsi tertentu untuk mencapai tujuan negara.

Pengertian lain dari lembaga negara adalah individu atau organisasi yang secara pribadi punya kedudukan hukum tertentu untuk melakukan suatu hal atas nama negara, seperti membuat kontrak, perjanjian, dan lainnya.

Peraturan pelaksanaan lembaga negara

Beberapa contoh lembaga negara yang disebutkan nama dan fungsinya dalam UUD 1945 ialah Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Menteri dan Kementerian, Duta Besar, Konsul, Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur Kepala Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masih banyak lagi.

Baca juga: Daftar Lembaga Negara di Indonesia

Kekuasaan, tugas, dan wewenang lembaga negara, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tiap lembaga negara punya fungsi, tugas, wewenang, serta peraturan pelaksanaan kekuasaan yang berbeda.

Sebagai contoh, presiden punya fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda dengan kementerian. Begitu pula dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, dan lembaga negara lainnya.

Contoh peraturan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga negara

Berikut contoh peraturan mengenai pelaksaan tugas, fungsi, dan wewenang dari beberapa lembaga negara di Indonesia: 

  • Presiden dan wakil presiden

Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945. Contohnya:

  1. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945: mengenai kekuasaan pemerintah yang dipegang oleh Presiden Republik Indonesia.
  2. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945: presiden dibantu satu orang wakil presiden dalam melakukan kewajibannya.
  3. Pasal 8 ayat (1) UUD 1945: wakil presiden akan menggantikan presiden yang mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, sampai masa jabatannya habis.
  4. Pasal 10 UUD 1945: tentang presiden yang punya kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
  5. Pasal 13 ayat (1) UUD 1945: mengenai kewenangan presiden untuk mengangkat duta dan konsul.

Baca juga: Akibat jika Hukum atau Aturan Dilanggar

  • MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya:

  1. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2014: MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang terpilih lewat PEMILU.
  2. Pasal 4 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas kewenangan MPR.
  3. Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas tugas MPR.
  4. Pasal 71 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas kewenangan DPR.
  5. Pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas tugas DPR.
  6. Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPD.
  7. Pasal 317 UU Nomor 17 Tahun 2014: membahas wewenang dan tugas DPRD Provinsi.
  • MA dan MK

Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, serta wewenang MA dan MK diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Contohnya:

  1. Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009: membahas wewenang Mahkamah Agung.
  2. Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009: membahas wewenang Mahkamah Konstitusi.
  • BPK

Hal-hal mengenai pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Contohnya:

  1. Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas tugas BPK.
  2. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006: membahas wewenang BPK.

Tugas dan wewenang lembaga negara secara umum

Dikutip dari Lembaga-Lembaga Negara (2015) karya Muarifal Zamir Abdi, berikut ini beberapa tugas dan wewenang umum dari lembaga negara:

  1. Menjaga stabilitas keamanan, politik, hukum, HAM, dan budaya.
  2. Menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif, aman, dan harmonis.
  3. Menjadi penghubung antara negara dengan rakyatnya.
  4. Memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  5. Membantu menjalankan pemerintahan negara.

Baca juga: Lembaga Negara masa Demokrasi Terpimpin

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumber Hukum Pokok Ajaran Islam

Sumber Hukum Pokok Ajaran Islam

Skola
Siklus Batuan: Pengertian dan Tahapannya

Siklus Batuan: Pengertian dan Tahapannya

Skola
Manfaat Gaya Gesek dan Kerugiannya

Manfaat Gaya Gesek dan Kerugiannya

Skola
Nama-nama Buah dalam Bahasa Inggris

Nama-nama Buah dalam Bahasa Inggris

Skola
8 Arah Mata Angin

8 Arah Mata Angin

Skola
Larutan Penyangga: Pengertian dan Jenisnya

Larutan Penyangga: Pengertian dan Jenisnya

Skola
Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Berbagai Bentuk Ancaman terhadap Integrasi Nasional

Skola
Pembagian Kekuasan di Indonesia

Pembagian Kekuasan di Indonesia

Skola
Limbah Organik, Limbah yang Berasal dari Makhluk Hidup

Limbah Organik, Limbah yang Berasal dari Makhluk Hidup

Skola
4 Teori Perubahan Sosial dan Contohnya

4 Teori Perubahan Sosial dan Contohnya

Skola
Aritmatika Sosial: Pengertian dan Jenis-jenisnya

Aritmatika Sosial: Pengertian dan Jenis-jenisnya

Skola
Teori Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Teori Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia

Skola
Apa Saja Ruang Lingkup Jurnalistik?

Apa Saja Ruang Lingkup Jurnalistik?

Skola
Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Daftar Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Skola
Persamaan Linear Satu Variabel

Persamaan Linear Satu Variabel

Skola
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.