Kebijakan Daendels di Indonesia

KOMPAS.com - Herman William Daendels menjabat sebagai gubernur jendral di Indonesia pada tahun 1808-1811.

Pada tahun 1808, Louis Napoleon dari Perancis menunjuk Daendels ke Batavia untuk menjadi gubernur jendral di Indonesia.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, tugas utama Daendels sebagai gubernur jendral adalah memperkuat pertahanan Jawa sebagai basis militer Perancis untuk melawan pasukan Inggris di kawasan Samudra Hindia.

Deandels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas. Berikut merupakan kebijakan Daendels di berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Indonesia di Bawah Penjajahan Perancis

Kebijakan Politik dan Pemerintahan

Daendels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan.

Berikut merupakan kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan :

• Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat
• Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan
• Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial
• Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik

Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Dalam bidang sosial dan ekonomi, Daendels menerapkan berbagai perubahan kebijakan terkait cara eksploitasi tanah jajahan.

Upaya eksploitasi sosial dan ekonomi tersebut bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Perancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi.

Dalam buku Daendels and the Sacred Space of Java (1808-1811) (2013) karya Peter Carey, berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia:

• Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya
• Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta
• Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional
• Memungut pajak kepada rakyat pribumi
• Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial

Baca juga: Perancis Pernah Kuasai Hindia Belanda Lewat Daendels

Kebijakan Militer dan Pertahanan

Bidang militer dan pertahanan merupakan prioritas utama pemerintahan Daendels selama di Indonesia. Seluruh kebijakan di bidang militer dan pertahanan ditujukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris.

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan :

• Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa
• Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon
• Membangun jalan raya Anyer-Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang
• Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial
• Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang