Kompas.com - 01/11/2020, 12:54 WIB
Pedjabat Presiden Djenderal Soeharto untuk pertama kalinya setelah dilantik, memberikan kata sambutannja pada pembukaan Konperensi para Gubernur seluruh Indonesia jang dilangsungkan hari Senin pagi di Aula Gedung Presidium di Djl. Merdeka Selatan Djakarta. Pd. Presiden didampingi oleh Menutama/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat. Antara/Arsip KOMPASPedjabat Presiden Djenderal Soeharto untuk pertama kalinya setelah dilantik, memberikan kata sambutannja pada pembukaan Konperensi para Gubernur seluruh Indonesia jang dilangsungkan hari Senin pagi di Aula Gedung Presidium di Djl. Merdeka Selatan Djakarta. Pd. Presiden didampingi oleh Menutama/Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat.

KOMPAS.com - Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini.

Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto.

Konsep, program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru:

  • Pelunasan Hutang Luar Negeri

Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru.

Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.

Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru

 

Dalam buku Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru.

Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.

  • UU Penanaman Modal Asing (UU PMA)

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia.

Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.

  • Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI)

Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967.

Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi

 

IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri. 

  • UU Penanaman Modal Dalam Negeri

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri termuat dalam UU no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia.

Melalui UU PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X