Politik Etis: Kebijakan, Penyimpangan dan Dampak

KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia pada penduduk nusantara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu  Politik Etis (Etische Politiek).

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis adalah pemikiran yang menyatakan pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat nusantara.

Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif yang menyatakan pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda (Indonesia) sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Kebijakan Politik Etis

Politik kolonial memasuki era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander WF Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916).

Kebijakan Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era ini muncul simbol baru yaitu kemajuan. 

Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Kemajuan di Batavia dilambangkan adanya trem listrik.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Kebijakan Politik Etis dituangkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan) yaitu pembangunan dan prasarana pengairan.
2. Imigrasi yaitu mengajak penduduk untuk transmigrasi.
3. Edukasi yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran.

Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatian pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi.

Pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.

Zaman kemajuan ini terbukti dalam surat-surat RA Kartini kepada sahabatnya Ny RM Abendanon di Belanda. Hal ini merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas.