Kompas.com - 25/02/2020, 12:00 WIB
Organisasi Budi Utomo Kemendikbud RIOrganisasi Budi Utomo
Penulis Ari Welianto
|

KOMPAS.com - Politik etis yang dibentuk Pemerintah Belanda pada tiga program, yakni irigasi, emigrasi, dan pendidikan jauh dari harapan.

Kebijakan yang diharapkan bisa membawa perubahan besar berupa kemajuan di Hindia Belanda. Pada prakteknya disalahgunakan untuk kepentingan dan keuntungan pemerintah Belanda.

Dilansir Encyclopaedia Britannica (2015), terlepas dari visi yang muluk tersebut, pencapaian kebijakan politik etis jauh lebih sederhana.

Hampir semua program dan tujuan awal dari politik etis banyak yang tidak terlaksana dan mendapat hambatan. Terjadi penyimpangan di lapangan.

Baca juga: Politik Etis Belanda: Awal Lahirnya Tokoh-Tokoh Pergerakan Nasional

Penyimpangan politik etis

Dalam prakteknya ada penyimpangan dan disalahgunakan oleh pegawai Belanda saat kebijakan politik etis dijalankan.

Sasaran yang ditetapkan terlalu tinggi, tapi perangkat yang diadopsi untuk mengimplementasikannya terlalu rendah.

Berikut penyimpangan-penyimpangan politik etis:

  • Irigasi

Pada irigasi yang seharusnya untuk mengairi lahan pertanian atau perkebunan rakyat tapi kenyataannya tidak.

Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda.

Bantuan pada sarana dan prasarana pertanian memang diberikan pemerintah Belanda. Tapi tidak diarahkan pada peningkatan teknik irigasi dalam teknologi padi untuk rakyat.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X