Politik Etis: Pengertian, Latar Belakang, Tokoh dan Tujuan

KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia tidak terlepas dari peran pers, gerakan pembaruan dalam Islam dan kebijakan pemerintah Belanda.

Pax Netherlandica

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Pax Netherlandica.

Pax Netherlandica adalah kebijakan yang bertujuan agar daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, melalui perjanjian-perjanjian bahkan pendekatan militer.

Sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern yaitu pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial.

Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke Belanda. Sistem ini memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya untuk dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme barat melalui komersialiasi, sistem moneter dan komoditas barang. Sistem itu didukung kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan dan pelayaran.

Dampaknya, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Pengertian Politik Etis

Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Latar belakang Politik Etis

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi (inlander). Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk nusantara.

Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur.

Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 1870.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat. Sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda.

Tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup.

Baca juga: Politik Etis: Tujuan dan Latar Belakang

Tokoh-tokoh Politik Etis

Beberapa tokoh Politik Etis antara lain:

1. Mr WK Baron van Dedem
2. Hendrik Hubertus van Kol
3. Peter Brooschof
4. Conrad Theodore van Deventer
5. Walter Baron van Hoevel
6. Fransen van de Futte
7. Perdana Menteri Torbeck
8. Douwes Dekker (Multatuli)

Kritikan tentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan pribumi disampaikan secara resmi pada 1891 dalam sidang Parlemen Belanda oleh Mr WK Baron van Dedem.