Politik Etis: Pengertian, Latar Belakang, Tokoh dan Tujuan

KOMPAS.com - Tumbuhnya ruh kebangsaan Indonesia tidak terlepas dari peran pers, gerakan pembaruan dalam Islam dan kebijakan pemerintah Belanda.

Pax Netherlandica

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Politik Etis tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah Belanda yaitu Pax Netherlandica.

Pax Netherlandica adalah kebijakan yang bertujuan agar daerah-daerah kolonial yang masih terpisah disatukan dalam penerapan administrasi baru yang berpusat di Batavia, melalui perjanjian-perjanjian bahkan pendekatan militer.

Sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern yaitu pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial.

Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke Belanda. Sistem ini memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya untuk dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial.

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme barat melalui komersialiasi, sistem moneter dan komoditas barang. Sistem itu didukung kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan dan pelayaran.

Dampaknya, kehidupan rakyat Hindia Belanda mengalami penurunan kesejahteraan.

Pengertian Politik Etis

Politik Etis (Etische Politiek) atau Politik Balas Budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.

Latar belakang Politik Etis

Pemikiran baru tentang Politik Etis berasal dari kaum sosialis-liberalis yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi (inlander). Pada 1863 sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk nusantara.

Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha-usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur.

Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat, sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintah dan swasta Belanda khususnya sejak 1870.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat. Sehingga menimbulkan kritik dari kaum sosialis di Belanda.

Tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah dan kemerosotan kesejahteraan hidup.

Tokoh-tokoh Politik Etis

Beberapa tokoh Politik Etis antara lain:

1. Mr WK Baron van Dedem
2. Hendrik Hubertus van Kol
3. Peter Brooschof
4. Conrad Theodore van Deventer
5. Walter Baron van Hoevel
6. Fransen van de Futte
7. Perdana Menteri Torbeck
8. Douwes Dekker (Multatuli)

Kritikan tentang kebijakan pemerintah yang menyengsarakan pribumi disampaikan secara resmi pada 1891 dalam sidang Parlemen Belanda oleh Mr WK Baron van Dedem.

Ia menuntut agar keuangan Hindia Belanda (koloni) dipisah dari keuangan Belanda (negeri induk) dan ada disentralisasi dalam pemerintahan.

Kritikan yang sama disampaikan oleh Hendrik (Henri) Hubertus van Kol, anggota Parlemen dari partai sosialis Belanda (SDAP).

Peter Brooschof (jurnalis De Locomotief) menyatakan bahwa satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepeserpun.

Conrad Theodore van Deventer (1857-1915) tokoh liberal menyampaikan kritik melalui artikelnya Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) yang dimuat dalam majalah De Gids 1899.

Dalam artikel itu menyebutkan dalam kurun waktu 1867-1878, Belanda telah mengambil keuntungan 187 gulden. Keuntungan itu seharusnya dikembalikan pada koloni karena pada dasarnya merupakan hutang kehormatan yang harus dibalas dengan kebijakan politik etis.

Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli membuat buku berjudul Max Havelaar, yang dianggap paling berhasil mengubah opini rakyat Belanda melalui tulisannya.

Tujuan Politik Etis

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral dan hutang budi terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda.

Kebijakan baru yang dikeluarkan Ratu Wilhelmina bagi masyarakat Hindia Belanda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada awal perumusan Kebijakan Politik Etis, terjadi pro dan kontra di kalangan intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda.

Sebagian anggota Parlemen Belanda menentang tetapi ada juga yang mendukung program ini. Sebab dinilai mengandung tujuan manusiawi bahkan sebagai kewajiban moral terhadap rakyat.