Kompleksitas Krisis Pengungsi Rohingya

Ketegangan antara Rohingya dan komunitas lokal telah mendorong pemerintah untuk menentang integrasi dan mendorong repatriasi sukarela pengungsi ke Myanmar atau berpindah ke negara tujuan akhir lainnya.

Masalah seputar pencarian pekerjaan oleh pengungsi Rohingya di komunitas setempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas lokal, menyoroti tantangan integrasi dan tuduhan persaingan ekonomi.

Mengatasi kekhawatiran ini sejalan dengan tujuan GCM terkait dengan mempromosikan praktik kerja yang adil dan pekerjaan layak bagi migran.

Pengungsi Rohingya di Aceh tidak hanya mencari suaka tetapi juga mencoba mencari pekerjaan, yang telah menimbulkan tuduhan dan kekhawatiran dalam komunitas setempat (Novialdi, 2020).

Baca juga: Menelaah Kembali Daya Tarik Jakarta sebagai Kota Tujuan Migran

Interaksi antara pengungsi Rohingya dan penduduk setempat telah menimbulkan masalah stigmatisasi dan respons agama (Irwanysah & Asya'ari, 2022).

Namun perlu diperhatikan bahwa pemindahan pengungsi Rohingya dari tanah air mereka dan migrasi berikutnya ke Bangladesh telah menyebabkan krisis kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi (Kamal et al., 2020).

Dampak pemukiman pengungsi Rohingya pada lingkungan lokal dan peningkatan ketegangan sosial antara pengungsi dan penduduk setempat menjadi perhatian (Sajib et al., 2022).

Selain itu, pilihan mata pencaharian bagi orang Rohingya yang tidak terdaftar terutama melibatkan pengelolaan sumber daya hutan di daerah pegunungan Cox's Bazar, yang berkontribusi besar pada deforestasi dan kerusakan ekosistem lokal, sehingga menghadapkan Rohingya dan masyarakat tuan rumah pada peristiwa cuaca ekstrem (Islam & Wara, 2022).

GCM mengakui pentingnya mengatasi aspek ekonomi migrasi dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi inklusif, memberikan kerangka kerja yang dapat mendukung baik pengungsi maupun komunitas tuan rumah.

Bagaimana pengelolaan ke depan?

Sebagai kesimpulan, krisis pengungsi Rohingya telah memiliki dampak signifikan bagi pengungsi dan masyarakat tuan rumah di Bangladesh dan Indonesia.

Interaksi antara pengungsi Rohingya dan penduduk setempat telah menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang memerlukan dukungan yang relevan secara budaya dan solusi berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan kedua kelompok tersebut.

Baca juga: Faktanya, Semua Orang Indonesia Imigran, Tidak Ada yang Pribumi

Peran pemerintah dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya, termasuk upaya diplomatis dan kepentingan politik nasional, memerlukan kesejajaran dengan standar internasional yang diuraikan dalam GCM.

Penanganan pemerintah Indonesia terhadap Rohingya dilakukan secara bersama-sama antara masyarakat Aceh, pemerintah lokal Aceh, Pemerintah Pusat Indonesia, UNHCR, dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) untuk mendokumentasikan pengungsi (Susetyo & Chambers, 2020).

Strategi upaya diplomasi Indonesia dan kepentingan politik nasional dalam konflik pengungsi etnis Rohingya telah menjadi subjek analisis (Suwandari & Sugito, 2021).

Selain itu, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh telah menjadi perhatian dunia internasional.

Koordinasi antara pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional, yang diilustrasikan dalam upaya bersama di Aceh, seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip GCM, memberikan kerangka kerja komprehensif untuk mempromosikan migrasi yang aman, teratur, dan teratur.

Kerangka kerja ini mengakui tantangan dan kerentanan khusus yang dihadapi oleh populasi terdislokasi dan komunitas tuan rumah, menekankan pentingnya pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis hak dalam migrasi.

Baca juga: Ahli Gizi: Singkong Rebus dan Abon Lebih Bergizi untuk Pengungsi

Inayah Hidayati
Peneliti Mobilitas Penduduk di Pusat Riset Kependudukan BRIN