Kompas.com - 08/12/2021, 08:02 WIB
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan Tahun Baru dan akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan tambahan pengetatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaSejumlah kendaraan terjebak kemacetan di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Pemerintah resmi membatalkan kebijakan penerapan PPKM level 3 yang rencananya diterapkan di masa Natal dan Tahun Baru dan akan mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku dengan tambahan pengetatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/wsj.

KOMPAS.com - Pemerintah membatalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di semua wilayah, dan epidemiolog Indonesia untuk Griffith University Dicky Budiman menyetujui hal ini.

Menurut Dicky, pembatasan mobilitas atau pergerakan masyarakat di Indonesia masih harus dilakukan, tetapi tidak perlu disamaratakan menjadi level 3.

"Memang saya tidak setuju dengan adanya PPKM level 3 diterapkan, bukan berarti tidak boleh ada pembatasan, tapi leveling-nya sesuai aja dengan indikator di wilayahnya (masing-masing)" kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (7/12/2021).

Namun, ia pun menegaskan, hal ini perlu dilakukan supaya indikator level pembatasan atau PPKM ini bisa dilakukan dengan konsisten dan tegas. Selain itu, adanya PPKM yang disesuaikan dengan level daerah masing-masing itu dapat dijadikan kontrol ketat.

Baca juga: Mengapa Varian Omicron Ditemukan Jelang Libur Nataru? Ini Penjelasan Ahli

"Ini kan juga bisa menjadi insentif untuk daerah itu, bahwa oh berarti dia (daerah itu) tidak mencapai level itu (level 3), jadi dia (masyarakat daerah itu) boleh menikmati kebebasan dengan kontrol ketat itu maksud saya," jelasnya.

Mengenai momentum libur Natal dan tahun baru, tentu harus ada penguatan yang lebih, tetapi bukan berarti harus level PPKM-nya yang ditingkatkan, melainkan cukup ditingkatkan pengetatan atas mobilitas masyarakat selama libur Nataru tersebut yang harus dikuatkan lagi.

Misalnya, larangan tidak boleh berkerumun apa pun kegiatannya atau alasannya tidak boleh dilakukan selama periode libur Nataru ini, dan lain sebagainya yang harus disesuaikan dengan karakteristik, angka kasus, kategori level, kesiapan, dan mekanisme penanganan Covid-19.

Dicky menegaskan, penerapan PPKM tanpa menyamaratakan level ini harus jadi kebijakan yang solid karena nanti momentum libur panjang seperti Nataru ini masih ada banyak ke depannya.

Dengan penerapan level PPKM sesuai dengan tingkat keamanan penularan ataupun angka kasus yang terjadi di daerah tersebut, diharapkan masyarakat bisa sadar dan ingat untuk ke depannya, pada saat ada momentum libur panjang, mereka bisa membatasi diri sendiri sebelum Covid-19 benar-benar tereliminasi ataupun sudah berubah statusnya menjadi endemi.

"Di sisi lain, (level 3 serentak akan membuat) masyarakat dan pemerintah setempat juga tidak terdemotivasi kalau semua (level) disamaratakan. Bisa saja mereka berpikir, lalu apa dong bedanya saya dengan wilayah lain," ujarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.