Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Hal Pendukung agar Vaksinasi Covid-19 Bisa Hentikan Pandemi

Kompas.com - 21/05/2021, 18:30 WIB
Ellyvon Pranita,
Bestari Kumala Dewi

Tim Redaksi

Sebenarnya, masih banyak hal lain, yang bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat untuk menghentikan pandemi Covid-19 ini bersamaan dengan berjalannya program vaksinasi Covid-19.

berikut ini lima hal pendukung vaksinasi Covid-19 yang bisa dilakukan untuk menghentikan pandemi:

1. Kebijakan pemerintah harus selaras dan konsisten

Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru), Dr dr Erlina Burhan Sp.P(K), M.Sc,Ph.D mengatakan, bahwa untuk menghentikan pandemi Covid-19 pemerintah haruslah selaras dan konsisten terhadap kebijakan yang diambilnya.

"Pemerintah juga harus selaras dan konsisten masalah kebijakan terkait Covid-19 ini," kata Erlina dalam kesempatan yang sama.

Salah satu kebijakan yang ia singgung adalah soal larangan mudik, tetapi pergi ke tempat wisata diperbolehkan.

Pada saat kebijakan tersebut dikeluarkan, sebagian masyarakat mungkin patuh untuk tidak mudik lebaran 1442 Hijriah, tapi nyatanya kerumunan justru tetap terjadi di tempat-tempat wisata yang dibuka.

"Itulah yang saya sebut dengan tidak selaras dan tidak konsisten," tegasnya.

Baca juga: Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India dan Thailand, Epidemiolog: Jangan Beri Celah Masyarakat Berpergian

2. Perketat 3T

Erlina menambahkan, pekerjaan berat pemerintah yang masih harus diperketat adalah 3T (testing, tracing, dan treatment).

"Pemerintah juga harus masif 3T-nya. Kalau tracing-nya rendah, testingnya tidak dilakukan, kita tidak tahu di mana saja orang-orang yang sakit," ujarnya.

Hal ini perlu menjadi perhatian, karena jika tidak, akan sulit menegtahui orang-orang yang termasuk kategori positif terinfeksi Covid-19. Dan jika dibiarkan, maka itu akan menjadi sumber penularan virus corona selanjutnya.

3. Pemerintah harus transparan

Transparansi dari pemerintah juga diperlukan untuk menghentikan pandemi Covid-19 ini.

Salah satu contoh sikap pemerintah yang tidak transparan dalam kasus pandemi Covid-19 ini adalah ditemukannya varian-varian baru yang ada di Indonesia. 

Menurut Erlina, bukti ketidak transparansi dalam hal ini adalah varian baru itu diumumkan setelah ternyata sudah ada beberapa bulan di Indonesia.

"Kalau ada hal baru (terkait Covid-19), diungkapkan saja. Itu bentuk transparansi. Kalian (pemerintah) harus berupaya supaya tidak ada transmisi (penularan) terus menerus," jelasnya.

4. Bantuan media massa

Arie menambahkan, salah satu cara  terbaik untuk menghentikan pandemi Covid-19 ini dengan segera adalah bantuan yang jelas dan pasti dari media massa.

"Tolong bantu kita menjelaskan why?" kata Arie.

Maksudnya, ia meminta bantuan media untuk menjelaskan 'kenapa' tentang sesuatu terkait Covid-19.

Misalnya, kenapa harus memakai masker, kenapa tidak boleh mudik, kenapa harus mencuci tangan, kenapa harus vaksin, dan lain sebagainya.

"Dan ini harus menyangkut berbagai aspek, baik sosial, kesehatan, ekonomi dan lain-lain," ucap dia.

5. Protokol kesehatan dan vaksinasi

Erlina menjelaskan, selain tanggung jawab untuk pemerintah, masyarakat di semua lapisan juga harus berusaha untuk terus memathui protokol kesehatan dengan melakukan 5M.

5 M adalah tindakan untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter, menghindari kerumunan atau keramaian, serta membatasi mobilitas atau pergerakan bepergian.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Tingkat Pusat dan Duta Adaptasi Kebiasaan baru (AKB), dr Reisa Broto Asmoro menambahkan, masa setahun lebih ini harusnya masyarakat sudah belajar banyak untuk menghindari diri dari infeksi Covid-19.

"Ini sudah setahun, menjalani pandemi ini masih berlangsung sampai sekarang, harusnya kita sudah mengerti menjalaninya seperti apa, prokes 5M-nya seperti apa. Tapi sudahkah kita lakukan dengan baik?" kata Reisa.

"Mulai dari diri sendiri, sudah belum sih kita menjalankan prokes yang diajarkan dari awal?" imbuhnya.

Ia menyebutkan, termasuk vaksinasi Covid-19. Sudahkah melakukan vaksinasi jika memang termasuk dalam kategori kelompok populasi berisiko tinggi penularan Covid-19.

"Saya ingin sebetulnya masyarakat itu menjalankan protokol kesehatan bukan karena takut diciduk polisi, dimarahi pemerintah dan ditegur teman, tetapi harusnya lebih untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang tersayang di sekitarnya," tegasnya.

Baca juga: Hanya 5 Provinsi yang Bisa Selesai Vaksinasi Covid-19 dalam Setahun

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com