Vaksinasi Penting, tapi Tidak Gantikan Kebijakan Pengendalian Covid-19

Kompas.com - 09/01/2021, 12:13 WIB
Calon penumpang pesawat mengantre untuk mengikuti tes cepat antigen di area Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (22/12/2020). PT Angkasa Pura II mulai memberlakukan tes cepat antigen bagi para penumpang pesawat berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan sebagai syarat penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa ini. ANTARA FOTO/FAUZANCalon penumpang pesawat mengantre untuk mengikuti tes cepat antigen di area Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (22/12/2020). PT Angkasa Pura II mulai memberlakukan tes cepat antigen bagi para penumpang pesawat berdasarkan surat edaran Kementerian Perhubungan sebagai syarat penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mulai Selasa ini.

Oleh: Andree Surianta

SETELAH gagal mengendalikan laju penularan Covid-19 dalam 10 bulan terakhir, pemerintah Indonesia tampaknya menjadikan kebijakan vaksinasi massal sebagai tumpuan harapan untuk menang melawan virus corona.

Ada kesan bahwa vaksin diharapkan menebus kegagalan berbagai usaha pengendalian sebelumnya yang tidak menunjukkan hasil. Padahal, kegagalan ini lebih disebabkan oleh kebijakan yang kurang tepat atau implementasi yang tidak konsisten.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat mengingatkan bahwa vaksin hanya salah satu alat pengendalian Covid-19. Kesuksesan menekan laju pandemi bukan hanya ditentukan oleh adanya vaksin, tapi juga pelacakan yang tepat dan langkah pencegahan yang konsisten.

Sebagai peneliti kebijakan publik dan orang yang pernah terinfeksi virus corona, saya melihat bahwa euforia dengan vaksinasi berpotensi mengendorkan upaya-upaya pengendalian yang telah dijalankan selama ini, yang sebenarnya juga belum optimal.

Apalagi Kementerian Kesehatan Indonesia memperkirakan butuh 15 bulan untuk melaksanakan empat gelombang vaksinasi di seluruh wilayah. Belum ada indikasi apakah antibodi dari vaksin bisa bertahan selama itu.

Jadi, ada kemungkinan bahwa penerima vaksin gelombang pertama atau kedua sudah tidak lagi kebal saat program selesai. Saat kekebalan memudar, hanya protokol kesehatan yang bisa menekan penularan.

Karena itu, menjelang pelaksanaan vaksinasi di negeri ini pemerintah perlu memperbaiki prosedur skrining, meningkatkan kapasitas pelacakan, dan menggiatkan protokol kesehatan pribadi untuk mengoptimalkan pengendalian Covid-19.

Skrining mencari virus atau antibodi?

Dalam pelaksanaan skrining untuk mendeteksi orang yang membawa virus, tes cepat (rapid detection test/RDT) lebih populer digunakan daripada PCR karena lebih cepat dan lebih murah.

Padahal, RDT antibodi tidak mendeteksi virus melainkan antibodi yang melawan virus. Dalam praktiknya, saat seseorang dites antibodi menunjukkan hasil reaktif, mereka dites lanjutan pakai tes PCR.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X