Hari Kontrasepsi Dunia, Praktisi dan Pemerhati Kesehatan Dukung Upaya Pemberdayaan Perempuan

Dalam peringatan ini, para praktisi kesehatan, pembuat kebijakan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), penyedia layanan kesehatan jarak jauh (telehealth), asosiasi industri, dan influencer mengikrarkan komitmen dalam mendukung perempuan mengendalikan kesehatan dan kehidupan mereka.

Head of Medical Affairs, Pharmaceuticals Division Asia/Pasific, Bayer, Dr Shivani Kapur mengatakan, banyak pihak terlibat dalam pembaruan komitmen pemberdayaan perempuan murni dari bentuk kesadaran bersama.

Sebab, sejak munculnya Covid-19, jutaan perempuan telah kehilangan akses dalam perencanaan keluarga atau kontrasepsi dan melindungi kesehatan mereka, memperluas ketidaksetaraan gender yang ada dan berdampak pada keberlanjutan sosial-ekonomi secara jangka panjang.

Diketahui bahwa 18 bulan setelah pandemi, sekitar 12 juta perempuan di Asia Pasifik telah mengalami kesulitan terkait kontrasepsi. Hal ini menyebabkan terjadinya 1,4 juta kehamilan yang tidak diinginkan.

Dengan begitu, Shivani menegaskan, pengendalian kesehatan dan kehidupan perempuan di seluruh dunia menjadi hal yang sangat penting, meskipun masih tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Kita juga berharap supaya lebih banyak lagi pihak dan publik secara lebih luas untuk bergabung dalam komitmen, serta turut andil mendukung atau menyuarakan kebutuhan dan pemberdayaan kesehatan perempuan," kata Shivani dalam diskusi daring bertajuk #TakeControl : Membentuk Kesehatan Digital untuk Perempuan dalam masa Covid-19, Jumat (24/9/2021).

Salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang akan dilakukan oleh Bayer, adalah dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan organisasi untuk memperkenalkan serta mempromosikan kesadaran dan pendidikan kontrasepsi secara lebih besar.

Hal ini juga termasuk kemitraan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), POPCOM di Filipina, the Departmen of Health's Bureau of Reproductive Health di Thailand, serta Family Planning and Women's Union (FPWU) dan Government Office of Family Planning (GOPFP) di Vietnam, dan lain sebagainya.

Tujuan akhir dari kolaborai berbagai pihak ini, adalah memberikan akses kepada 100 juta perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah ke akses kontrasepsi modern pada 2030.

Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dr Emi Nurjasmi MPH mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan.

Dalam kesempatan yang sama, Emi menyampaikan, bidan bertugas untuk memberdayakan perempuan sebelum dan sesudah melahirkan.

Dalam hal ini, bidan diwajibkan memberikan edukasi, masukan, dan pilihan penting kepada para perempuan sebelum bayi lahir dan kemudian layanan kontrasepsi penting setelah bayi lahir (kontrasepsi pasca melahirkan).

Selama masa pandemi ini, Emi mengatakan, IBI bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Indonesia, untuk mendukung akses perempuan terhadap kontrasepsi dengan membuka konsultasi, daring, dan juga bekerja sama dengan petugas KB untuk mendistribusikan alat kontrasepsi.

"Kami juga memanfaatkan daring yaitu platform Klik KB, sebagai media komunikai antara ibu dan bidan," kata Emi.