Jurus Tiga Pasang Capres-Cawapres Tuntaskan Kusutnya Sektor Perumahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dinilai punya kepedulian menyelesaikan masalah sektor perumahan.

Hal ini ditandai dengan dicantumkannya sektor perumahan dalam visi-misi yang disampaikan ketiga pasangan yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 tersebut.

Pasangan Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menargetkan berkurangnya backlog kepemilikan rumah pada tahun 2029.

Target kerja tersebut tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program Anies-Cak Imin yang akan dijalankan apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Pasangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasdem ini memiliki beberapa target kerja. Salah satunya tentang berkurangnya angka backlog kepemilikan rumah.

Baca juga: 149.539 Unit Rumah Rampung Dibedah, Telan Rp 3,2 Triliun

Mengutip data dari Kementerian PUPR, mereka memaparkan backlog kepemilikan rumah dalam lima tahun terakhir. Meliputi, Tahun 2018 sebanyak 12,16 juta unit; Tahun 2019 sebanyak 12,14 juta unit; Tahun 2020 sebanyak 12,47 juta unit; Tahun 2021 sebanyak 12,71 juta unit; Tahun 2022 sebanyak 10,5 juta unit.

Berdasarkan data historis itu, pasangan Anies-Cak Imin menargetkan dalam periode 2025-2029, backlog kepemilikan rumah berkurang menjadi 8 juta unit pada tahun 2029.

Ada pun beberapa agenda kerja yang terkait dengan pembangunan hunian atau rumah tertera di dalam Visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" dan Misi "8 Jalan Perubahan".

Misalnya di dalam Misi 1, salah satu agenda yang akan dijalankan ialah memberikan kemudahan akses hunian. Agenda itu dijalankan dengan menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal.

Kemudian, menyediakan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah; serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.

Selanjutnya, terdapat pula agenda khusus yang berisi manfaat bagi 28 kelompok masyarakat, atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan. Salah satunya bagi kelompok generasi Z dan Milenial, yaitu dengan menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum.

Baca juga: Tingkatkan Toleransi, Raja Juli Serahkan Sertifikat Rumah Ibadah di Papua

Sementara pasangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memaastikan sektor perumahan rakyat akan mendapat perhatian serius.

Karena itu, pasangan capres-cawapres ini menempatkan sektor perumahan menjadi salah satu program prioritas yang sejajar dengan beberapa sektor penting lainnya.

Sebagaimana diungkapkan Dewan Pakar bidang Perumahan dan Perkotaan KIM Paulus Totok Lusida di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Totok menuturkan, pasangan ini berkomitmen untuk menyelesaikan kusutnya persoalan perumahan rakyat. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), milenial dan Gen Z merupakan sebuah keniscayaan.

"Karena itu, program-program dihadirkan sudah melalui analisis komprehensif dan berdasarkan data yang akurat, serta dipastikan aplikatif,” ujar Totok.

Menurutnya, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan Prabowo-Gibran juga ingin membangun atau merenovasi sebanyak 25 unit rumah per desa/kelurahan per tahun sehingga akan dapat dicapai pembangunan 2 juta rumah dipedesaan yang dimulai pada tahun kedua mereka menjabat.

Baca juga: Rumah Murah di Malang Cuma Rp 160 Jutaan, Ini Pilihannya (I)

Selain itu, untuk mengurangi backlog, mereka juga memiliki program membangun 500.000 unit rumah tapak (landed house) dan 500.000 unit hunian vertikal (rusunami dan rusunawa) diperkotaan.

Totok menyebutkan, keberpihakan kepada desa merupakan sesuatu yang tidak pernah mendapatkan perhatian dalam pembangunan di Indonesia selama ini.

Karena pembangunan akan dimulai dari desa termasuk disektor perumahan. Ide membangun rumah didesa tersebut, tegasnya, merupakan simbol keberpihakan negara atas pembangunan didesa.

Selain itu, program perumahan pasangan ini akan dilakukan berdasarkan data dan kebijakan yang aplikatif. Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2019-2023 itu, nantinya dari data yang akurat KIM melalui tim ahli di bidang perumahan dan perkotaan akan berkolaborasi mencari solusi atas berbagai persoalan perumahan yang selama ini belum terselesaikan.

KIM menargetkan pembangunan hunian vertikal sebanyak 500 tower per tahun, yang terdiri dari 1.000 unit per tower. Mayoritas yang akan dibangun adalah rumah susun sewa (rusunawa).

Hal itu untuk menyiasati kalangan milenial dan Gen Z yang mayoritas berpenghasilan non fixed income dan tidak memiliki akses perbankan.

Baca juga: Rumah Murah di Malang Cuma Rp 160 Jutaan, Ini Pilihannya (I)

Rusunawa yang akan dikembangkan bukan lagi 4-5 lantai, melainkan 30 lantai untuk menghemat penggunaan lahan. Rusunawa-rusunawa ini dimungkinkan untuk dikonversi menjadi rumah susun milik (rusunami) menurut regulasi yang diatur pemerintah.

Adapun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berencana menghadirkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan oleh Tim Pemenang Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Heru Dewanto dalam Talkshow Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta (10/11/2023).

Dia menegaskan, sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup.

"Kami sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan, dan lingkungan hidup," ucapnya.

Selain itu, lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal berawal dari rumah. Karenanya, TPN Ganjar-Mahfud melihat harus ada politic will yang kuat dalam sektor perumahan.

Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang.

Baca juga: Cari Rumah Murah di Majalengka? Cek di Sini, Cuma Rp 160 Jutaan (II)

Kemudian, dengan adanya pembiayaan jangka panjang, maka aktivitas bisnis pelaku usaha sektor perumahan akan lebih pasti.

Di dalam visi dan misinya, Ganjar-Mahfud menyiapkan program Rumah Kita-10 Juta Hunian. Rumah Kita-10 Juta Hunian itu berupa pembangunan hunian baru atau renovasi, seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.

Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda, dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.

Di samping itu, Ganjar-Mahfud juga akan menjalan program aksi yaitu tempat tinggal-tempat kerja-trotoar-transportasi publik (4T Terintegrasi).

Program 4T Terintegrasi ini akan menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.

Lalu, program aksi lainnya yang terkait ialah Kampung Sehat. Memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota, dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.