Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Eng. IB Ilham Malik
Dosen Prodi Perencanaan Wilayah & Kota ITERA

Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota ITERA. Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Bidang Kajian Kebijakan Transportasi

Urgensi Segera Realisasi Transportasi Publik di IKN Nusantara

Kompas.com - 08/08/2023, 11:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

SETIAP pembangunan kota, terutama kota yang dibangun oleh pemerintah, tantangannya pada strategi untuk menyamakan antara konsep dengan realitas. Sebab, seringkali ada perbedaan di antara keduanya.

Konsep yang digagas seringkali sangat ideal. Hal itu memang sangat baik dan harusnya bisa dicapai. Namun, realitasnya ternyata tidak seperti itu.

Variabel apa yang menyebabkan perbedaan antara konsep dengan realitas? Di antaranya tidak adanya detail kontrol dari internal pemerintah untuk menyamakan konsep, persepsi, dan realitas.

Fokusnya ada pada “ketersediaan anggaran”. Ini terjadi di sebelum pelaksanaan. Kalau di pelaksanaan, kontrol dilakukan oleh konsultan pengawas. Ini bukan soal mutu konstruksi dan desain bangunan, namun berkaitan dengan desain kawasan.

Kita tahu untuk merealisasikan konsep ada banyak faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor itu harus dapat disatukan dan diintegrasikan.

Jika ada faktor yang melemahkan dan menguatkan, maka harus dipertemukan dan dicarikan pendekatan barunya agar mendukung realisasi dari konsepsi yang ada.

Misalnya, faktor keterbatasan anggaran, SDM, waktu, regulasi, dan komitmen seharusnya menjadi dasar dalam merancang sesuatu. Ini yang disebut dengan perencanaan komprehensif. Sehingga konsep tetap dapat terealisasi dengan semua kondisi yang ada.

Kota swasta dan pemerintah

Ada dua jenis pengeloaan kota, yakni kota publik atau pemerintah dan kota swasta atau private city. Keduanya berbeda dalam proses pembangunan serta tata kelolanya.

Bagi kota swasta, tentu mereka harus menyamakan antara konsep, persepsi, gambar, dan realitas karena berkaitan dengan nilai dan bisnis yang mereka bawa.

Secara sederhana, jika ada perbedaan antara realitas dengan perencanaan, maka konsumen tidak ingin membeli hasil unitnya. Jika itu terjadi, maka sangat merugikan pihak swasta.

Sementara kota pemerintah dibangun dalam persepsi dan konsepsi pelayanan. Dengan demikian, minim pendekatan bisnis.

Hal inilah yang menyebabkan tidak ada variabel penentu yang sangat kuat dalam pembangunan kota pemerintah, agar hasilnya sesuai dengan konsep. Pasalnya, tidak akan ada tuntutan dari sisi finansial. Siapapun pasti akan menerima dan menggunakan, bagaimana pun hasilnya.

Inilah yang kemudian menyebabkan kota-kota di Indonesia, yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah (walaupun sepenuhnya tidak dibangun dari nol, hanya soal tata kelolanya dan persepsi pembangunannya setelah kota itu ada) tidak memiliki konsep kuat sehingga tidak terealisasi dengan baik.

Transportasi publik IKN

Sekarang kita bicara soal angkutan umum. Ada begitu banyak konsep yang sudah ditegaskan oleh otoritas, baik badan otorita maupun pemerintah, bahwa konsep Kota Nusantara adalah kota 15 menit.

Artinya perjalanan orang akan didominasi di pedestrian dan kendaraan tidak bermotor, yang juga didukung ketersediaan angkutan umum massal.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com