Urgensi Segera Realisasi Transportasi Publik di IKN Nusantara

SETIAP pembangunan kota, terutama kota yang dibangun oleh pemerintah, tantangannya pada strategi untuk menyamakan antara konsep dengan realitas. Sebab, seringkali ada perbedaan di antara keduanya.

Konsep yang digagas seringkali sangat ideal. Hal itu memang sangat baik dan harusnya bisa dicapai. Namun, realitasnya ternyata tidak seperti itu.

Variabel apa yang menyebabkan perbedaan antara konsep dengan realitas? Di antaranya tidak adanya detail kontrol dari internal pemerintah untuk menyamakan konsep, persepsi, dan realitas.

Fokusnya ada pada “ketersediaan anggaran”. Ini terjadi di sebelum pelaksanaan. Kalau di pelaksanaan, kontrol dilakukan oleh konsultan pengawas. Ini bukan soal mutu konstruksi dan desain bangunan, namun berkaitan dengan desain kawasan.

Kita tahu untuk merealisasikan konsep ada banyak faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor itu harus dapat disatukan dan diintegrasikan.

Jika ada faktor yang melemahkan dan menguatkan, maka harus dipertemukan dan dicarikan pendekatan barunya agar mendukung realisasi dari konsepsi yang ada.

Misalnya, faktor keterbatasan anggaran, SDM, waktu, regulasi, dan komitmen seharusnya menjadi dasar dalam merancang sesuatu. Ini yang disebut dengan perencanaan komprehensif. Sehingga konsep tetap dapat terealisasi dengan semua kondisi yang ada.

Kota swasta dan pemerintah

Ada dua jenis pengeloaan kota, yakni kota publik atau pemerintah dan kota swasta atau private city. Keduanya berbeda dalam proses pembangunan serta tata kelolanya.

Bagi kota swasta, tentu mereka harus menyamakan antara konsep, persepsi, gambar, dan realitas karena berkaitan dengan nilai dan bisnis yang mereka bawa.

Secara sederhana, jika ada perbedaan antara realitas dengan perencanaan, maka konsumen tidak ingin membeli hasil unitnya. Jika itu terjadi, maka sangat merugikan pihak swasta.

Sementara kota pemerintah dibangun dalam persepsi dan konsepsi pelayanan. Dengan demikian, minim pendekatan bisnis.

Hal inilah yang menyebabkan tidak ada variabel penentu yang sangat kuat dalam pembangunan kota pemerintah, agar hasilnya sesuai dengan konsep. Pasalnya, tidak akan ada tuntutan dari sisi finansial. Siapapun pasti akan menerima dan menggunakan, bagaimana pun hasilnya.

Inilah yang kemudian menyebabkan kota-kota di Indonesia, yang dikelola dan dibangun oleh pemerintah (walaupun sepenuhnya tidak dibangun dari nol, hanya soal tata kelolanya dan persepsi pembangunannya setelah kota itu ada) tidak memiliki konsep kuat sehingga tidak terealisasi dengan baik.

Transportasi publik IKN

Sekarang kita bicara soal angkutan umum. Ada begitu banyak konsep yang sudah ditegaskan oleh otoritas, baik badan otorita maupun pemerintah, bahwa konsep Kota Nusantara adalah kota 15 menit.

Artinya perjalanan orang akan didominasi di pedestrian dan kendaraan tidak bermotor, yang juga didukung ketersediaan angkutan umum massal.

Detailnya sudah banyak dibahas oleh banyak pihak. Kita tinggal menunggu kapan tahapan awal dari pengembangan model transportasi 15 menit tersebut mulai dibangun.

Kita melihatnya dari sisi transportasi, khususnya transportasi darat. Pembangunan jalan sedang dilakukan.

Kekhawatirannya, setiap pembangunan jalan raya maupun jalan tol akan membentuk keinginan dan pola pergerakan menggunakan kendaraan pribadi.

Jika masyarakat sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, maka akan sulit diarahkan menggunakan angkutan umum.

Karena itu, perlu secepatnya dibangun fasilitas dan sistem angkutan umum massal perkotaan di IKN Nusantara. Ketika siapapun yang datang ke kota ini, mereka sejak awal merasakan bahwa denyut pergerakan atau mobilitas masyarakat menggunakan angkutan umum.

Sejak awal seperti sekarang ini, seharusnya sudah ada angkutan umum massal berbasis bus yang beroperasi di Kota Nusantara.

Pergerakan para pekerja di dalam kawasan harus difasilitasi angkutan umum. Masyarakat atau tamu yang berkunjung ke Kota Nusantara juga seharusnya menggunakan angkutan umum.

Kesimpulan

Konsep pembangunan angkutan umum yang terintegrasi dengan konsep kota 15 menit, harus segera dibangun. Bahkan seharusnya bersamaan dengan pembangunan fisik kotanya.

Karena itu, konsolidasi antara semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan angkutan umum, harus segera dilakukan.

Badan Otorita perlu mengonsolidasikan seluruh sumber daya yang ada di bidang angkutan umum.

Kita tahu ada banyak perusahaan angkutan umum, terutama yang tergabung dengan Organda, baik di level daerah maupun di level nasional, yang bisa diajak untuk mengembangkan angkutan umum di IKN Nusantara.

Kita tahu juga ada BUMN yang fokus dalam penyediaan angkutan umum seperti Damri. Mereka sudah seharusnya mendapatkan ruang untuk bergerak di dalam IKN dan menghubungkan IKN dengan daerah luar.

Damri sangat berpengalaman dalam memberikan layanan. Mereka seharusnya sejak awal diajak menghidupkan Kota Nusantara.

Tentu saja penerapan transportasi cerdas dalam berbagai bentuk, juga perlu diwujudkan. Namun segala sesuatu membutuhkan tahapan.

Penerapan transportasi cerdas lebih pada ekosistem dalam transportasi yang lebih advance daripada apa yang sudah kita kenal selama ini. Namun dasarnya adalah penyempurnaan sistem transportasi dan teknologi.

Jadi, sistem transportasi awalannya sudah harus segera diadakan. Salah satunya  mengoperasikan angkutan umum yang dikelola perusahaan berpengalaman.

Mereka diminta mengoperasikan angkutan umum di dalam kawasan Kota Nusantara maupun yang menghubungkan Kota Nusantara dengan kota sekitar.

Setelah angkutan umum konvensional beroperasi, maka langkah berikutnya penyempurnaan dengan menerapkan teknologi cerdas.

Secerdas apapun ekosistem transportasi yang mau dibangun, jika ekosistem dasarnya belum ada, maka akan sangat sulit untuk penerapannya.

Kita lihat saja sekarang ini, geometrik jalan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara, tidak bersahabat dengan pengembangan atau penerapan transportasi nirawak. Jika dari awal ingin ada kendaraan nirawak beroperasi di IKN, maka tidak layak.

Meskipun demikian, pembangunan kedepan bisa mengakomodasi kebutuhan kendaraan nirawak untuk masa depan. Baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Karena itu, Badan Otorita IKN bersama Kementerian Perhubungan dan kementerian terkait sudah dapat mencicil pembangunan angkutan umum. Dengan demikian, pada Januari 2024, bentukan layanan angkutan umum sudah mulai terlihat.

Tentu saja kita berharap pada saat Presiden Jokowi memimpin Upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Kota Nusantara, pergerakan warga sudah terbiasa menggunakan angkutan umum.

Jika tidak ada angkutan umum yang dibangun dari sekarang, maka penghuni Kota Nusantara akan terbiasa menggunakan kendaraan pribadi.

Ketika penggunaan kendaraan pribadi sudah menjadi hal biasa, dampaknya tidak mudah untuk mendorong warga memanfaatkan angkutan umum.

Apa yang pernah terjadi pada kota lama, di manapun di seluruh Indonesia saat ini, hendaknya tidak terulang di Kota Nusantara.