PTSL Diklaim Bikin Ekonomi Naik Rp 134 Triliun, Kok Bisa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah menstimulasi pertumbuhan ekonomi hingga Rp 134 triliun.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Rabu (15/3/2023).

"Ini tentu angka yang membahagiakan dan diakui oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," tegas Suyus.

Suyus menyebut, angka Rp 134 triliun itu diambil dari total akses kredit yang didapat masyarakat melalui Hak Tanggungan terhitung dari tahun 2017.

Menurutnya, ini bisa tercapai berkat kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Sehingga, akses mendapatkan permodalan demi pengembangan usaha jadi lebih mudah.

Baca juga: Program PTSL-Partisipasi Masyarakat Fase 6 Dilaksanakan di Jawa

"Data kita terkait PTSL ini cukup bagus dan jadi salah satu program prioritas nasional yang sukses dan berdampak cukup signifikan. Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang bisa menyelesaikan PTSL ini setiap tahunnya," ucap Suyus.

Lanjut Suyus, capaian positif ini bisa menjadi motivasi untuk mewujudkan Indonesia Lengkap yang dimulai dari Kota/Kabupaten Lengkap dan Provinsi Lengkap.

"Jadi saya ingin Bapak/Ibu semua berlomba-lomba untuk menjadikan kabupaten dan kotanya menjadi Kabupaten/Kota Lengkap," tegasnya.

Setelah mencapai Indonesia Lengkap, bukan berarti tugas Kementerian ATR/BPN berakhir.

Sebab, berkaca pada negara-negara lain yang telah lebih dahulu menyelesaikan pendaftaran tanahnya, jumlah layanan yang diterima justru meningkat drastis.

Jika Kementerian ATR/BPN tak bersiap menghadapi hal tersebut, maka kemudahan berusaha tentu tidak akan terwujud.

Oleh karena itu, imbuh Suyus, harus ada langkah yang diambil untuk mengantisipasi hal tersebut dengan transformasi digital.

"Hal ini sudah harus kita lakukan, karena sudah tidak memungkinkan lagi kita melakukan layanan secara manual. Dengan jumlah tanah terdaftar yang terus meningkat, layanan yang akan kita terima semakin banyak, sementara SDM (sumber daya manusia) akan berkurang. Jadi transformasi digital ini bisa mempermudah Bapak/Ibu," tutup dia.