Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/12/2022, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian persoalan tanah eks-transmigrasi menjadi salah satu target Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Untuk mencapai target ini, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengimplementasikan beberapa strategi.

Salah satunya dengan menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Adapun Kemendes PDTT dalam hal ini diharapkan bisa menyampaikan data sebaran lokasi tanah transmigrasi untuk ditindaklanjuti dengan penyertifikatan tanah-tanah terkait.

"Kita harus bekerja sama dengan Kemendes PDTT untuk meminta lokasinya di mana," ujar Hadi, seperti dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN, Selasa (6/12/2022).

Baca juga: Bisa Ditiru Pemda Lainnya, Hibah APBD Percepat Pendaftaran Tanah

Terbaru, Hadi telah menyerahkan 82 sertifikat hasil penyelesaian masalah eks-transmigrasi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Wilayah ini juga menjadi salah satu bukti keberhasilan penyelesaian masalah tanah eks-transmigrasi melalui skema Kolaborasi Penunjang Layanan Penyelesaian Masalah Transmigrasi, Tanah Laut (KIJANG MAS TALA).

Penyelesaian tanah eks-transmigrasi di Tanah Laut dilakukan melalui skema kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), lembaga peradilan, dan Kantor Pertanahan.

"Khusus untuk tanah eks-transmigrasi, terus terang saya mencari skema yang tepat, yang terbaik untuk menyelesaikan tanah eks-transmigrasi," imbuh Hadi.

Selain itu, sejumlah 600.000 hektar tanah eks-transmigrasi d Tanah Laut ditargetkan bakal dilegalisasi.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengadaan Tanah Adat Berjalan Adil

Bupati Tanah Laut Sukamta meyakini program KIJANG MAS TALA mampu menyelesaikan persoalan legalisasi hak milik aset tanah eks-transmigrasi.

Ia melaporkan, sekitar 2.000 bidang tanah yang secara historis berasal dari program transmigrasi dan dalam kurun waktu pasca-program berakhir telah terjadi banyak pengalihan hak atas kepemilikan tanah di tengah masyarakat.

"Oleh karena itu, kami bersama Kantor Pertanahan dan Pengadilan Negeri Pelaihari tetap bertekad untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun secara bertahap sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi," tutur Sukamta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+