Gandeng Kemenkeu, Kemenhub Akan Bangun Fasilitas Pengujian Kendaraan Terbesar se-Asia Tenggara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta salah satu Special Mission Vehicle (SMV) nya yaitu PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII melaksanakan penjaminan proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Yaitu proyek Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, Jawa Barat.

Dimulainya proyek infrastruktur tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres oleh Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), PT PII selaku Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan PT Indonesia International Automotive Proving Ground (IIAPG) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Jakarta pada Senin (31/10/2022).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pihaknya selalu siap memberikan dukungan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, untuk bekerja sama menggunakan berbagai macam fasilitas pembiayaan inovatif yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari kementerian dan lembaga.

Dia berharap proyek ini bisa mendukung industri otomotif Indonesia sehingga mampu menembus pasar internasional dan memberikan jaminan keselamatan di dalam negeri dengan standar-standar otomotif yang memang sudah dibakukan baik pada level regional ASEAN maupun internasional.

Baca juga: Tersedia Gratis, Ojek Motor Listrik Bakal Jadi Angkutan Peserta G20

"Saya senang karena di dalam proyek ini tidak sekedar membangun proyek namun juga membangun sebuah sistem termasuk dari sisi perawatannya, sehingga dia akan menjadi salah satu ikon dari center of excellent yang saya harap akan mampu mendukung industri otomotif makin kompetitif dan dikenal di seluruh dunia," ujar Sri Mulyani dikutip dari laman Kemenhub.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pengembangan kawasan Proving Ground Bekasi dapat menghasilkan pengujian tipe kendaraan bermotor yang lebih akurat dan memenuhi standar internasional, sehingga akan meningkatkan aspek keselamatan kendaraan bermotor.

Selain itu juga mendukung komitmen Indonesia untuk mengendalikan tingkat emisi karbon pada kendaraan, serta mengurangi ketergantungan pendanaan dari APBN.

"Dengan hadirnya Proving Ground sebagai fasilitas pengujian kendaraan terbesar se-Asia Tenggara ini akan meningkatkan daya saing, karena uji coba produk otomotif bisa dilakukan di dalam negeri dan langsung bisa diekspor tanpa harus dilakukan uji coba kembali di luar negeri," kata Budi.

"InsyaAllah kita akan lakukan groundbreaking pembangunannya pada tahun ini," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menambahkan, melalui proyek Proving Ground Bekasi ini, pihaknya mendukung penuh Kemenkeu dan Kemenhub dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Operasi Microsleep Serentak di 3 Ruas Tol Trans-Sumatera, 339 Kendaraan Diarahkan ke Rest Area

Khususnya dalam dukungan pada ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, serta penurunan emisi kendaraan bermotor, yaitu pelaksana Fasilitas Penyiapan dan Pendampingan Transaksi & Penjaminan pada proyek tersebut.

"Kami berharap dengan dukungan yang kami berikan dapat mempercepat pembangunan proyek Proving Ground Bekasi ini juga dapat membantu Pemerintah pada Proyek Strategis Nasional lainnya yang membutuhkan PDF dan Penjaminan dengan skema KPBU sehingga dapat mendukung dapat meringankan APBN yang saat ini tengah fokus dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional," tutup Sutopo.

Proving Ground merupakan fasilitas pengujian di luar ruangan (outdoor test) sesuai dengan standar internasional yang telah mengadopsi United Nations Agreement Concerning The Adoption of Uniform Conditions of Approval and Reciprocal Recognition of Approval For Motor Vehicle Equipment and Parts (UN Agreement).

Nantinya akan ada sekitar 16 fasilitas pengujian sesuai dengan standar internasional United Nation Regulation (UNR) yang rencananya akan diterapkan di negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Mutual Recognition Agreement.