Ini Sederet Upaya Kementerian PUPR Tangani Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian PUPR tengah melakukan penanganan kolaboratif dari hulu ke hilir sesuai rencana induk (masterplan) pengendalian banjir di Jakarta.

Sebagai upaya Pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir lewat kegiatan multisektoral.

Di mana melibatkan seluruh pemilik kepentingan dengan visi bersama untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

“Tugas dan fungsi seluruh pihak, perlu diterjemahkan di lapangan menjadi ‘Peran dan Tanggung jawab Bersama’," ujar Basuki dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (24/10/2022).

"Kebersamaan dan Kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semuanya dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan, termasuk pentingnya keterlibatan masyarakat," imbuhnya.

Baca juga: Kata Basuki, Giant See Wall Bukan Solusi Atasi Banjir Jakarta

Dikatakan Menteri Basuki, untuk menangani banjir Jakarta, salah satu kuncinya adalah kembali ke rencana induk (masterplan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (NEDECO) pada tahun 1973.

Masterplan tersebut telah direview sebanyak dua kali. Yakni pada tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), dan pada tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Salah satu langkah yang telah dilakukan Kementerian PUPR dalam dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu adalah pembangunan dua bendungan kering.

Yaitu Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022.

Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39,40 hektar dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 1,32 triliun.

Sementara itu, Bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektar untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik.

Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan mulai dibangun tahun 2017. Total kontraknya senilai Rp 673,45 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Wijaya Karya-Basuki KSO.

Dok. Kementerian PUPR Pembangunan Bendungan Sukamahi menjadi salah satu upaya penanganan banjir di Jakarta.

Dengan progres konstruksi mencapai 44,21%, sudetan ini direncanakan akan selesai pada April 2023.

Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sudetan Kali Ciliwung-KBT, akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21%.

Di sisi lain, Kementerian PUPR juga tengah membangun Pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 m3/detik. Progres konstruksi 49,53% dan target rampung pada Desember 2023.

Pompa ini akan mengamankan Kel. Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di Kec. Tanjung Priok dari risiko banjir.

Baca juga: Tangani Banjir Rob di Sunda Kelapa, Basuki: Harusnya Tugas DKI

Lalu, pada tahun 2020 Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km.

Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR, sementara 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Hingga tahun ini Kementerian PUPR telah mengerjakan penanganan tanggul sepanjang 3,75 km. Sementara 7,07 km sisanya sedang dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada tahun 2024.

Sementara untuk normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 33,69 km, sampai dengan tahun 2017 Kementerian PUPR sudah menyelesaikan normalisasi sepanjang 16,19 km.

Pada tahun 2022 normalisasi direncanakan akan dilakukan sepanjang 1,2 km, namun baru bisa dikerjakan sepanjang 500 meter karena masih terdapat lahan yang belum dibebaskan.

Normalisasi Kali Ciliwung akan segera dilanjutkan setelah pembebasan lahan oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini pemprov sudah membebaskan lahan di sepanjang Kali Ciliwung seluas 4,7 hektar.