86 Rumah Terdampak Banjir dan Rob Air Laut di Belawan Medan Segera Ditata

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menata 86 rumah tidak layak huni (RTLH) yang sering terdampak rob air laut dan banjir di kawasan Belawan, Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi kawasan kumuh sekaligus mendukung program penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Medan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, penanganan kawasan Belawan merupakan salah satu fokus pembangunan infrastruktur dan perumahan Kementerian PUPR.

"Kami ingin agar kawasan ini bisa tertata dengan baik dan memiliki hunian yang layak huni," terang Iwan dalam rilis, Kamis (13/10/2022).

Iwan menjelaskan, Kementerian PUPR juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, juga Baznas.

Ini juga termasuk kalangan perguruan tinggi serta mitra kerja lainnya dalam penataan kawasan ini.

Baca juga: Serius Benahi Belawan, Bobby Nasution Survei Rumah Apung ke Kota Tanjungpinang

Untuk memulai kegiatan tersebut, Kementerian PUPR rencananya akan memulai groundbreaking pencananganan penataan kawasan Belawan Medan pada awal November mendatang.

Hal tersebut juga menjadi rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) serta mendukung Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) agar kawasan kumuh di Indonesia bisa berkurang.

Kementerian PUPR juga akan mengecek kekuatan bangunan dan membuat desainnya menarik dengan mengusung konsep hijau.

Selain itu, kebutuhan ruang, kecukupan cahaya yang masuk ke dalam rumah, dan penggunaan sanitasi taman diharapkan bisa membuat kawasan ini berubah menjadi objek wisata baru.

Untuk program perumahan, kata Iwan, telah disiapkan beberapa strategi pembangunan seperti rumah khusus (rusus), peningkatan kualitas rumah lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, serta rumah susun (rusun).

"Namun, hal itu tergantung dari hasil identifikasi lapangan, legalitas lahan dan readiness criteria penerima bantuan," tandasnya.