Kompas.com - 27/09/2022, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga rumah subsidi masih belum mengalami kenaikan. Pasalnya hingga kini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terbaru.

Meskipun para pengembang telah meminta kenaikan harga rumah subsidi seiring kian mahalnya bahan bangunan hingga naiknya tarif BBM.

Rumah subsidi memang berbeda dengan rumah komersial. Karena pemerintah yang mengatur besaran harga rumah subsidi.

Rumah subsidi yang dimaksud mencakup rumah tapak maupun satuan rumah susun (sarusun).

Di mana pembelian kedua jenis rumah tersebut dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi.

Adapun karena belum ada regulasi terbaru, maka harga rumah subsidi sejauh ini masih menggunakan aturan yang lama.

Baca juga: Harga Rumah Subsidi Stagnan, REI Ajukan Sejumlah Opsi kepada Pemerintah

Yakni berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No 995/KPTS/M/2021 tentang Batasan Penghasilan Tertentu, Suku Bunga/Marjin Pembiayaan Bersubsidi, Masa Subsidi, Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Runah, Batasan Luas Tanah, Batasan Luas Lantai, Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dan Satuan Rumah Susun Umum, dan Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka.

Merujuk beleid tersebut, berikut besaran harga rumah subsidi berdasarkan wilayahnya:

Rumah Tapak Umum

  • Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepri, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai): Rp 150.500.000
  • Kalimantan (kecuali Kab. Murung Raya dan Mahakam Ulu): Rp 164.500.000
  • Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai dan Kepri (kecuali kepulauan Anambas): Rp 156.500.000
  • Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabek, Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu: Rp 168.000.000
  • Papua dan Papua Barat: Rp 219.000.000


Satuan Rumah Susun Umum (Maksimal Harga Per Unit)

  • Provinsi Nangroe Aceh Darussalam: Rp 306.000.000
  • Provinsi Sumatera Utara: Rp 280.800.000
  • Provinsi Sumatera Barat: Rp 316.800.000
  • Provinsi Riau: Rp 342.000.000
  • Provinsi Kepulauan Riau: Rp 360.000.000
  • Provinsi Jambi: Rp 316.800.000
  • Provinsi Bengkulu: Rp 288.000.000
  • Provinsi Sumatera Selatan: Rp 313.200.000
  • Provinsi Bangka Belitung: Rp 320.400.000
  • Provinsi Lampung: Rp 288.000.000
  • Provinsi Banten (kecuali Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan): Rp 273.600.000
  • Provinsi Jawa Tengah: Rp 259.200.000
  • Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 262.800.000
  • Provinsi Jawa Timur: Rp 284.400.000
  • Provinsi Bali: Rp 298.800.000
  • Provinsi Nusa Tenggara Barat: Rp 266.400.000
  • Provinsi Nusa Tenggara Timur: Rp 309.600.000
  • Provinsi Kalimantan Barat: Rp 349.200.000
  • Provinsi Kalimantan Tengah: Rp 338.400.000
  • Provinsi Kalimantan Utara: Rp 352.800.000
  • Provinsi Kalimantan Timur: Rp 356.400.000
  • Provinsi Kalimantan Selatan: Rp 324.000.000
  • Provinsi Sulawesi Utara: Rp 280.800.000
  • Provinsi Gorontalo: Rp 298.800.000
  • Provinsi Sulawesi Tengah: Rp 248.400.000
  • Provinsi Sulawesi Tenggara: Rp 295.200.000
  • Provinsi Sulawesi Barat: Rp 313.200.000
  • Provinsi Sulawesi Selatan: Rp 262.800.000
  • Provinsi Maluku: Rp 273.600.000
  • Provinsi Maluku Utara: Rp 345.600.000
  • Provinsi Papua: Rp 565.200.000
  • Provinsi Papua Barat: Rp 385.200.000
  • Kota Jakarta Barat: Rp 320.400.000
  • Kota Jakarta Selatan: Rp 331.200.000
  • Kota Jakarta Timur: Rp 316.800.000
  • Kota Jakarta Utara: Rp 345.600.000
  • Kota Jakarta Pusat: Rp 334.800.000
  • Kota/Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan: Rp 302.400.000
  • Kota Depok: Rp 306.000.000.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.