Pagu Anggaran Kementerian PUPR TA 2023 Disetujui DPR, Segini Besarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun 2023 sebesar Rp 125,2 triliun telah disetujui Komisi V DPR RI.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR pada Kamis (08/09/2022).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023, terdapat dua hal yang menjadi fokus instansinya.

Yakni penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun, dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).

"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," ujar Basuki dalam rilis pers.

Berikut rincian pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 pada setiap bidang:

Baca juga: Basuki: Tahun 2023 Tak Ada Pembangunan Baru, Kecuali atas Perintah Presiden

Bidang Sumber Daya Air

Alokasi anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp 41,9 triliun.

Antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan. Di mana ada 13 bendungan ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, hingga Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.

Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektar. Seperti Daerah Irigasi (DI) Lematang di Sumsel, serta DI lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.

Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar.

Di antaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng), DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel), dan DI Saddang (Sulsel).

Bidang Jalan dan Jembatan

Kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp 49,3 triliun. Tahun 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km.

Di antaranya ruas Geumpang-Pameue (Aceh), Lahewa Afulu-Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang-Bunga Tanjung (Sumbar).

Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km.

Lalu peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km.

Kemudian peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km, revitalisasi drainase, dan jembatan gantung serta padat karya.

Bidang Permukiman

Selanjutnya bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp 25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter per detik, Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR).

Lalu SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK).

Kemudian, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 93.720 KK.

Baca juga: Tahun 2023, Pemerintah Tambah Kuota Subsidi FLPP 20.000 Rumah

Selain itu juga dilakukan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 hektar, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 hektar.

Selanjutnya Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 10.750 meter persegi.

Penataan Bangunan dan Lingkungan di 20 Kawasan, Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar serta pembangunan prasarana olahraga.

Bidang Perumahan

Untuk bidang Perumahan anggaran TA 2023 sebesar Rp 6,9 triliun. Meliputi pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.

Padat Karya

Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang.