Pemerintah Ingin Produk Rumah dari Dana APBN Cepat Dihuni

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk memprioritaskan kepenghunian rumah yang dibangun dengan dana APBN.

Hadirnya hunian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memiliki serta menempati tempat tinggal yang layak huni.

Hal tersebut disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (18/5/2022).

Baca juga: Mau Punya Rumah Idaman tapi Dana Cekak? Coba Ikut Program Ini

"Semua pekerjaan pembangunan perumahan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR harus bisa segera dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat," ujar Menteri Basuki seperti dikutip dari laman Dirjen Perumahan, Kementerian PUPR. 

Menurutnya, masyarakat yang belum memiliki hunian bisa memanfaatkan hasil pembangunan perumahan Kementerian PUPR seperti hunian vertikal (rumah susun sewa) maupun rumah khusus yang dibangun diberbagai wilayah di Indonesia.

Adanya Rapat Koordinasi Ditjen Perumahan dapat meningkatkan kinerja serta tata kelola organisasi yang lebih baik khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perumahan di lapangan.

Selain itu, para peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia tersebut juga dapat meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan di daerah.

"Saya harap pemanfaatan produk-produk terkait perumahan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa lebih ditingkatkan. Selain itu dalam pembangunan perumahan baik di pusat maupun daerah diharapkan bisa menjaga kualitas bangunan dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, ada empat tujuan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perumahan TA 2022.

Baca juga: Mengapa Rumah Hadap Barat Dianggap Buruk dalam Fengsui?

Pertama, konsolidasi percepatan progres pelaksanaan pembangunan perumahan. Kedua, peningkatan afau perbaikan tata kelola dan kualitas pembangunan perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan.

Ketiga, persiapan penyusunan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2023. Keempat, persiapan Mid-Term Reviu Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2022.

"Kami berharap ke depan kinerja pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa lebih ditingkatkan agar seluruh masyarakat Indonesia bisa tinggal di hunian yang layak huni," tandas Iwan.