Dua Bendungan Beres Direhabilitasi Pasca-bencana NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dua bendungan di Nusa Tenggara Timur (NTT) miliar tuntas direhabilitasi pasca-bencana Siklon Tropis dan Badai Seroja.

Keduanya adalah Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang, NTT yang tuntas direhabilitasi dengan dana mencapai Rp 38,8 miliar.

Basuki mengatakan, penanganan kedua bendungan ini termasuk dalam bidang sumber daya air (SDA).

Baca juga: Dua Bendungan Ini Jadi Lokasi Pengembangan PLTS Terapung

"Terdiri dari penanganan dua bendungan telah selesai. Ini rehabilitasinya," ungkap Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Selasa (12/4/2022).

Secara keseluruhan, terdapat 418 kegiatan penanganan pasca-bencana Siklon Tropis dan Badai Seroja di NTT.

Selain rehabilitasi dua bendungan, ada penanganan lainnya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR pada bidang SDA.

Contohnya, 17 bendung dan lima daerah irigasi dengan menghabiskan anggaran Rp 425,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, 13 bendung dan satu daerah irigasi sudah tuntas dibangun. Sedangkan sisanya masih on-going (pembangunan). 

Baca juga: Tahun 2022: Pemerintah Akan Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem di 212 Daerah

Kemudian, Kementerian PUPR juga menyelesaikan penanganan infrastruktur pengaman sungai dan pantai di 25 lokasi dengan menghabiskan alokasi dana Rp 147,8 miliar.

Pada bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp 354,54 miliar untuk penanganan permanen di 55 lokasi.

Saat ini, progresnya hanya menyisakan pembangunan jalan dan jembatan di satu lokasi dan sisanya sudah selesai.

Di bidang perumahan, kata Basuki, 1.922 unit rumah khusus (rusus) di 6 kabupaten/kota senilai Rp 445,64 miliar juga ditangani.

Sedangkan di bidang permukiman, penyediaan infrastruktur permukiman dilaksanakan di 18 lokasi dengan dana Rp 245,38 miliar.

Lalu, optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 40 lokasi sejumlah Rp 62,33 miliar, juga rehabilitasi fasilitas pendidikan di empat lokasi dengan anggaran Rp 24,92 miliar.