Tips Berkelit dari Rayuan Gombal dan Tipuan Pengembang Bodong

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus penipuan perumahan bodong yang marak terjadi hingga saat ini harus diwaspadai oleh para calon pembeli rumah.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan rumah sering kali dimanfaatkan oleh para pengembang bodong yang menawarkan produknya dengan harga yang murah.

Selain harga, pengembang bodong biasanya juga menjanjikan mekanisme pembayaran yang mudah dan bahkan tanpa melalui perbankan.

Karena itu, untuk mencegah agar tidak tertipu oleh pengembang bodong, berikut beberapa tipsnya:

1. Cek progres hunian di lapangan

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mewaspadai proyek-proyek yang tidak memiliki progres di lapangan.

Caranya tentu sangat mudah, Anda hanya perlu mendatangi lokasi hunian tersebut dan lihatlah bagaimana progres konstruksi berjalan.

Jika hanya sebatas iming-iming atau janji manis, maka konsumen patut curiga dan tidak tergiur begitu saja dengan penawaran menarik dari pengembang tersebut.

2. Transaksi harus melalui perbankan

Setiap transaksi hunian apa pun pasti dilakukan melalui perbankan.

Umumnya pembayaran juga ditransfer atas nama perusahaan atau pengembang bukan atas nama pribadi.

Terlebih jika membeli hunian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka hampir seluruh mekanisme pembayarannya diserahkan ke perbankan.

Artinya, masyarakat tidak perlu lagi berurusan dengan pengembang karena sertifikat rumah itu telah ditangguhkan ke perbankan.

Sebaliknya, pengembang bodong biasanya seakan menawarkan kemudahan dengan pembayaran yang bisa dilakukan melalui rekening personal atau atas nama pribadi.

3. Cek rekam jejak pengembang melalui SiKumbang

Selanjutnya, periksalah rekam jejak pengembang melalui aplikasi Sistem Registrasi Pengembang (SiKumbang) yang memuat seluruh daftar pengembang rumah di Indonesia.

Khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ingin membeli rumah subsidi wajib mengecek status pengembang di sistem aplikasi tersebut.

Para pengembang yang terdaftar di SiKumbang ini dijamin legal, memiliki ID (identitas dan surat izin usaha), dan telah memenuhi persyaratan sebagai pengembang perumahan subsidi.

Karena setiap pengembang rumah subsidi memang wajib mendaftarkan identitasnya, termasuk perumahan yang dijual di SiKumbang untuk mendapatkan ID Rumah.

Tak hanya rumah subsidi, SiKumbang juga menyediakan informasi daftar pengembang hunian non-subsidi.

Untuk menghindari risiko tertipu, konsumen juga dapat mengecek status pengembang hunian non subsidi di sistem aplikasi tersebut.

4. Memahami PPJB

Pengembang nakal seringkali memanfaatkan celah ketidakpahaman calon konsumen terhadap mekanisme pembelian rumah atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Karenanya memahami PPJB ini sangat penting, dan aturannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman,

Berikut aturan sederhana PPJB yang harus dipahami calon konsumen untuk menghindari penipuan jual beli properti:

Pertama, rumah hanya dapat ditawarkan/dipasarkan kepada konsumen setelah memiliki di antaranya kepastian peruntukan ruang, kepastian hak atas tanah, kepastian status penguasaan rumah, perijinan perumahan dan jaminan atas pembangunan perumahan.

Kedua, untuk dapat melakukan PPJB harus terpenuhi kondisi yaitu status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, persetujuan Bangunan Gendung (PBG), ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), keterbangunan paling sedikit 20 persen.