15,5 Juta Orang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Apa Upaya Pemerintah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberlangsungan sektor usaha properti menjadi salah satu fokus utama Pemerintah seiring misi pemulihan ekonomi nasional sekaligus banyaknya kebutuhan rumah layak huni.

Pasalnya saat ini penduduk perkotaan di Indonesia telah mencapai 56,7 persen dan diperkirakan akan meningkat menjadi 66,6 persen pada tahun 2035 serta mencapai 72,8 persen tahun 2045.

"Masih ada 15,5 juta orang yang tinggal di rumah tidak layak huni di tahun 2020. Untuk itu, sektor properti terus didorong agar dapat berkontribusi aktif dalam penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dalam siaran pers, Sabtu (25/02/2022).

Baca juga: Milenial, Cek Pilihan Rumah Subsidi Terdekat, Harga Mulai Rp 123 Jutaan

Apalagi sektor properti memiliki multiplier effect yang tinggi, baik dari sisi forward linkage, maupun backward linkage terhadap 174 sub sektor industri.

Kemudian berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja langsung di industri properti bahkan mencapai 19 juta orang. Sejumlah dampak positif tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan di sektor properti di tahun 2022, sejumlah kebijakan strategis akan dilakukan Pemerintah seperti insentif fiskal untuk menstimulus sektor properti.

Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Perumahan akan diberikan untuk penyerahan pada Masa Pajak Januari sampai dengan September 2022.

Selain itu, kepastian hukum dan dukungan Pemerintah akan terus dijalankan dalam bentuk simplifikasi regulasi dan perizinan, termasuk kemudahan investasi di sektor properti, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Menko Airlangga juga mengapresiasi langkah-langkah relaksasi yang sudah diberikan selama masa pandemi, termasuk kebijakan penjaminan kredit dan restrukturisasi.

Sehingga penyaluran kredit dapat tumbuh positif di awal Triwulan IV-2021 dengan rasio NPL yang terkendali di kisaran 3 persen.

Sektor keuangan juga diharapkan dapat terus mengoptimalkan fungsinya sebagai intermediasi terutama dalam mendukung sektor properti sekaligus menjadi pendamping bagi pemulihan ekonomi di sektor riil.

Di antaranya melalui beberapa kegiatan termasuk peningkatan literasi keuangan dan pendalaman pasar, serta akses pembiayaan ke seluruh masyarakat Indonesia.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk mendukung sektor perumahan dan sektor keuangan agar bersinergi dan optimis sehingga pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan secara baik," pungkas Airlangga.