Lahan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Terendam Air Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah menghadapi tantangan terkait lahan dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung.

Hal ini diungkapkan Kementerian PUPR saat mendampingi Tim Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja spesifik ke Tol Semarang-Demak di Jawa Tengah pada Kamis (27/01/22).

Sebagai gambaran, Jalan Tol Semarang-Demak terdiri dari dua seksi. Yakni Seksi 1 Kaligawe-Sayung dan Seksi 2 Sayung-Demak.

Untuk Seksi 1 Kaligawe-Sayung baru saja dilaksanakan penandatanganan kontrak. Sementara Seksi 2 Sayung-Demak sudah dalam proses konstruksi.

Baca juga: Pembangunan Tol Semarang-Demak Paket 2 Serap 650 Pekerja Lokal

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana menyampaikan, untuk saat ini pembangunan Seksi 2 yang sedang berlangsung tidak menghadapi kendala berarti, namun untuk Seksi 1 terdapat kendala lahan.

"Untuk Seksi 1, kami mengalami sedikit kendala karena terdapat satu lokasi yang disebut sebagai ‘tanah musnah’ yakni dulunya daratan sekarang sudah tidak terlihat karena terendam air laut," beber Asep dikutip dari laman resmi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.

Sehingga pihaknya meminta bantuan jalan keluar untuk penyelesaian terkait pembayaran pengadaan lahannya.

"Karena kami sebagai pelaksana pembangunan ingin memastikan bahwa tanah itu memang bisa digunakan tanpa merugikan pihak tertentu," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-D.I Yogyakarta, Wida Nurfaida menambahkan, kendala yang dihadapi dalam membangun Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 karena adanya tanah musnah.

Sehingga pemerintah kesulitan untuk mengukur tanah dan menghitung ganti rugi di lokasi tertentu karena sudah terendam oleh air.

"Namun demikian, saat ini para pihak yang berwenang sedang mencari jalan keluarnya," ujar Wida.

Dia melanjutkan, pembangunan Seksi 1 Kaligawe-Sayung terdiri dari 3 paket, yakni 1a, 1b dan 1c. Dalam paket ini juga dibangun kolam retensi untuk mengurangi dampak banjir rob.

"Banjir rob terjadi setiap tahunnya di Kota Semarang sehingga kami membangun kolam retensi dan juga beberapa rumah pompa. Harapannya, setelah terbangun rumah pompa bisa mengurangi banjir yang kerapkali terjadi," terang Wida.

Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI Ridwan Bae meminta Dirjen Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol agar sesuai standar dan kualitas konstruksi jalan.

Selain itu, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib memenuhi SPM yang meliputi kondisi jalan tol, prasana dan keamanan, serta prasana pendukung jalan tol.

Hal ini mengingat telah disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

"Hadirnya UU memberi penyempurnaan terhadap peraturan tentang jalan tol lebih berpihak kepada masyarakat pengguna jalan tanpa menurunkan minat investasi yang sedang berkembang," pungkas Ridwan.

Perlu diketahui, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Kaligawe-Sayung yang memiliki panjang 10,64 kilometer merupakan porsi pemerintah terkait pengerjaannya.

Sementara itu, untuk seksi 2 Sayung-Demak sepanjang 16,31 kilometer menjadi porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) milik PP yaitu PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak (PPSD).