Baru 838 Paket Lelang Dini Proyek Infrastruktur yang Ditandatangani, Kapan Sisanya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki 2.092 paket paket tender/seleksi dini dengan nilai pagu pengadaan sebesar Rp 35,1 triliun yang pelaksanaannya telah dilakukan sejak Oktober 2021.

Hingga kini, baru 838 paket tender/seleksi dini telah selesai ditandatangani oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Jasa dari Balai di Kementerian PUPR di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Rinciannya, 43 paket pekerjaan senilai Rp 43 miliar telah terkontrak pada akhir Desember 2020.

Sementara 795 paket pekerjaan senilai Rp 17,36 triliun telah selesai proses tender atau seleksi dan saat ini sudah dilaukan penandatanganan.

Lantas, bagaimana dengan paket yang tersisa?

Rencana penyelesaian terhadap sisa paket tender/seleksi dini Tahun Anggaran (TA) 2022 yang sedang berjalan akan diselesaikan sebanyak 671 paket senilai Rp 10,68 triliun pada akhir Januari 2022.

Sedangkan, 583 paket senilai Rp 6,91 triliun dituntaskan akhir Februari 2022.

Baca juga: Sah, Kontrak 838 Paket Lelang Dini Rp 17,5 Triliun Resmi Diteken

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dengan jumlah paket tersebut diperkirakan akan menyerap anggaran Kementerian PUPR sebesar 7,30 persen atau Rp 7,34 triliun.

“Diperkirakan dengan jumlah paket tersebut, penyerapan anggaran hingga akhir Januari 2022 akan mencapai Rp 7,34 triliun atau sebesar 7,30 persen," lanjutnya.

Adapun pada tahun 2022, Kementerian PUPR mengelola pagu anggaran sebesar Rp 100,6 triliun untuk melanjutkan program pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan.

Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing sekaligus menjadi stimulus bagi sektor riil demi tetap bertahan pada masa Pandemi Covid-19.

Selama ini, proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui beberapa metode seperti tender/seleksi serta e-katalog sektoral PUPR untuk menjamin proses transparan, efektif, dan efisien.

Dengan begitu, diharapkan akan meningkatkan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong roda perekonomian nasional.