Tak Ada Penambahan Kuota FLPP Akhir Tahun 2021, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid memastikan tak ada penambahan kuota FLPP hingga akhir tahun 2021.

Hal ini dikarenakan program FLPP tengah dalam masa transisi yang semula dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR beralih akan dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

"Salah satu masalasanya karena perpindahan pengelolaan FLPP dari semula dikelola oleh PPDPP beralih ke BP Tapera. Jadi di masa transisi seperti ini memang kita semua perlu duduk bersama dan berdiskusi terkait hal ini," ucap Khalawi dalam Rakernas REI 2021, Senin (20/12/2021).

Baca juga: Terkendala Peraturan Bangunan Gedung, REI Tak Janji Bangun Rumah Tahun 2022

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah terus berkomiteman untuk dapat meningkatkan kuota program Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) setiap tahunnya.

"Kami, pemerintah tentu pada dasarnya berkomitmen untuk terus meningkatkan kuota FLPP biar naik terus setiap tahunnya," kata Khalawi .

Dia mengakui sebelumnya telah mengagendakan pembahasan penambahan kuota FLPP dengan berbagai pihak termasuk dengan REI. Hanya, diskusi tersebut batal karena terkendala agenda lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyayangkan pemerintah yang tidak melakukan penambahan kuota program FLPP hingga akhir tahun 2021.

Padahal, REI telah mengusulkan adanya penambahan kuota FLPP tersebut sejak pertengahan tahun 2021.

Tujuannya tentu untuk menjaga kinerja properti sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah yang masih cukup tinggi.

"Beberapa bulan lalu, pemerintah bilang akan ada penambahan kuota FLPP di Desember 2021, tapi hingga saat ini masih belum realisasi kuotanya," kata Totok. 

Untuk diketahui, pada tahun 2022, Kementerian PUPR mengalokasikan program bantuan pembiayaan perumahan direncanakan sebesar Rp 28 triliun yang disalurkan melalui empat program subsidi perumahan.

Keempat program ini yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 200,000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) 24.426 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) 769.903 unit, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) 200.000 unit.

Sementara pada tahun ini, Kementerian PUPR mengalokasikan pembiayaan perumahan melalui dana FLPP sebesar 157.500 unit, SSB untuk 859.582 unit, SBUM 157.500 unit, dan BP2BT sebanyak 18.950 unit.

Untuk penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi pada tahun 2022, Kementerian PUPR pun akan lebih fokus untuk mendorong para stakeholder, khususnya perbankan dan pengembang agar memperhatikan kualitas perumahan yang bisa dituangkan dalam perjanjian kerja sama.