Akhir November, Sayonara PPDPP, Selamat Datang BP Tapera!

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir bulan November 2021 mendatang, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan serah terima resmi kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin dalam acara Ngobrol Bareng yang diadakan oleh Antara News pada Rabu (10/11/2021).

“Untuk progres perpindahan dari PPDPP ke BP Tapera ini, tinggal tunggu waktu saja. Secara adminstratif, PPDPP sudah menyiapkan diri begitu juga halnya dengan BP Tapera yang menerima. Nanti pada akhir November ini ada berita acara serah terima,” jelas Arief.

Baca juga: Dalam 2 Bulan, Peralihan FLPP ke BP Tapera Tuntas

Dikatakan, setelah proses serah terima selesai sehingga nantinya diharapkan pada bulan Desember BP Tapera sudah mulai beroperasi.

Arief bahkan menjamin seluruh proses dan layanan yang sebelumnya dikerjalan oleh PPDPP tidak akan terganggu karena tidak banyak terjadi perubahan.

“Kantor BP Tapera nanti masih menempati kantor PPDPP hanya saja akan dilakukan pergantian nama serta logo,” ujarnya.

Selain itu, menurut Arief, sebagian besar SDM yang bekerja serta semua infrastruktur IT yang digunakan juga masih sama.

“Meski tidak ada perbedaan yang besar namun dengan perubahan ke BP Tapera ini seharusnya ada kapasitas, layanan, cakupan serta anggaran penyediaan rumah bersubsidi juga menjadi lebih besar,” tambah Arief.

PPDPP Kementrian PUPR telah menutup penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) secara resmi pada 31 Oktober 2021 lalu.

Penutupan penyaluran FLPP oleh PPDPP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari PPDPP BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh Pemerintah.

Berdasarkan data PPDPP, total penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 hingga tahun 2021 mencapai 943.583 unit atau senilai Rp 75,176 triliun.