Penataan Kalayan Barat, Contoh Bagus Kolaborasi Pusat dan Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penataan kawasan Kelayan Barat merupakan contoh baik kolaborasi pusat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin.

"Tujuannya, mengubah kawasan kumuh ini supaya tidak kumuh lagi. Kami Kementerian PUPR membantu Wali Kota untuk menata kawasan, ini kolaborasi yang sangat bagus sekali," tutur Basuki dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Kelayan Barat merupakan kawasan permukiman kumuh di Kota Banjarmasin dengan banyaknya permasalahan.

Contohnya, buruknya keteraturan bangunan karena terletak di bantaran sungai dan belum optimalnya sistem sanitasi dan aksesibilitas.

Baca juga: 8 Bulan, Kawasan Cipanyir Tuntas Ditata dengan Anggaran Rp 6 Miliar

Oleh karena itu,  tujuan penataan kawasan kumuh di kawasan ini dilakukan untuk mengubah tampilannya menjadi layak huni serta membangkitkan peluang ekonomi. 

Basuki mengatakan, penataan kawasan tersebut ditargetkan akan selesai 10 Desember 2021, termasuk untuk peningkatan kualitas permukiman warga.

Kini, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terhubung dengan fasilitas IPAL Kota Banjarmasin telah selesai dikerjakan.

Dok. Kementerian PUPR. Rusunawa Muara Kelayan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Sebanyak 36 rumah dari total 157 rumah (telah diperbaiki) melalui BSPS," ucapnya.

Baca juga: Begini Wajah Baru Kawasan Cipanyir di Tasikmalaya

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Selatan Dardjat Widjunarso mengatakan, pembangunan penataan kawasan Kelayan Barat tersebut sudah hampir rampung.

"Berbagai fasilitas pun telah dibangun di lokasi yang tidak jauh dari rumah susun sewa (rusunawa) Muara Kelayan," terang Dardjat.

Fasilitas yang sudah dibangun di kawasan seluas 15,26 hektar tersebut terdiri dari jalan dan drainase lingkungan,  ruang terbuka publik, pengolahan air limbah, siring, toilet umum, serta dermaga.

Adapun pembangunannya dilaksanakan pada tahun 2020-2021 dengan nilai kontrak Rp 43,5 miliar.