Obligasi dan Sukuk Hutama Karya Oversubscribed 3,9 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) telah menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi II Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 dengan total nilai Rp 1,5 triliun.

Jumlah ini terdiri dari Obligasi II Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2021 sebesar Rp 500 miliar.

Penerbitan obligasi ini memiliki tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun dengan tingkat kupon masing-masing 8,25 persen, 8,55 persen, dan 9,3 persen yang efektif per 7 September 2021.

Selain itu, sukuk mudhrabah yang diterbitkan juga memiliki tenor dan nilai imbal hasil yang sama, dimana efektif per 7 September 2021.

Pada penerbitan obligasi ini, perseroan memperoleh kelebihan permintaan atau oversubscribed sebanyak 3,9 kali.

Penerbitan ini telah mendapatkan rating idA dan idAsy (single A Syariah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Perfindo.

Baca juga: PMN Rp 6,2 Triliun Cair, HK Gunakan untuk Tiga Ruas Tol Trans-Sumatera

Melalui penerbitan obiligasi ini, perseroan akan melakukan reprofiling pinjaman dari jangka pendek menjadi panjang.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas animo para investor karena secara tidak langsung mendukung penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS).

“Dan semakin terbukanya akses infrastruktur di Indonesia," terang Budi dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (14/09/2021).

Budi mengungkapkan, Hutama Karya mencatat pertumbuhan kinerja yang gemilang dimana total aset perseroan mencapai Rp 110,98 triliun per Desember 2020.

Angka ini mengalami kenaikan hingga 362 persen dibandingkan tahun 2016.

Budi menyampaikan, Hutama Karya senantiasa berusaha untuk melakukan diversifikasi sumber pendanaan eksternal.

Sebelumnya, Hutama Karya berhasil menerbitkan gobal bonds (surat utang) senilai 600 juta dollar AS atau setara Rp 9 triliun (kurs Rp 15.000) dengan 5 kali oversubscribed.

Melalui penerbitan obligasi berkelanjutan ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan perusahaan untuk mendukung target rencana jangka menengah Pemerintah, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN).