Dikebut, Pengadaan Lahan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) terkendala pembebasan lahan warga yang belum selesai.

Gubernur Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, permasalahan yang terjadi dalam pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang adalah terhambatnya proses ganti rugi masyarakat yang terdampak.

"Saat ini kami masih melakukan proses ganti rugi untuk 64 persil lahan milik warga terdampak proyek tol Pekanbaru-Bangkinang," kata Syamsuar dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Selasa (22/06/2021).

Menurut Syamsuar masyarakat yang terdampak belum mendapatkan ganti rugi karena adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Riau.

Baca juga: Akhir 2021 Tuntas, Tol Pekanbaru-Bangkinang Persingkat Waktu Perjalanan

Awalnya lahan yang dimiliki masyarakat tidak termasuk sebagai kawasan hutan. Belakangan, lahan itu masuk dalam kawasan hutan sehingga proses ganti rugi menjadi terhambat.

Menanggapi hal itu Wakil Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menyelesaikan permasalahn ini.

"Ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, masyarakat hanya mengikuti kebijakan yang ada," imbuh Surya.

Kementerian ATR/BPN akan membuka komunikasi lanjut dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait kondisi yang ada di lapangan.

"Intinya akan dilakukan komunikasi yang efektif, jika komunikasi efektif maka akan ketemu solusi-solusi terbaik untuk kelanjutan pembangunan jalan tol ini," ujar Surya.

Dalam penyelesaian permasalahan tersebut dibutuhkan dukungan dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Kita harus bisa inisiatif menyelesaikan dan saat ini merupakan kesempatan kita untuk mengerti kondisi dan situasi yang terjadi di sini," tegasnya.

Surya mendukung penyelesaian permasalahan yang terjadi dan berharap adanya ruas jalan tol ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun arus mobilitas.

Semenatara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang juga sekaligus Ketua Panitia Pengadaan Tanah di Provinsi Riau, M Syahrir menyatakan akan sepenuhnya membantu proses penyelesaian ganti rugi pembanguan ruas Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang.

"Berdasarkan UU, pembangunan proyek ini tetap dilaksanakan dengan sistem konsinyasi namun kita masih mencari solusi lain agar masyarakat dapat menerima ganti rugi dan merasakan dampak baik dari pembangunan ini sendiri, karena pembangunan bukan menyengsarakan namun pembangunan harus bisa menyejahterakan rakyat," tuturnya.