52 Gedung Hancur yang Dibangun Kembali di Sulawesi Barat Akan Diaudit

Dari 44 sekolah dan madrasah negeri, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA.

Baca juga: Revitalisasi Danau Tondano Jadi Program Prioritas di Sulawesi Utara

Kemudian 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses atau kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung.

Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi eksisitingnya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pasca-bencana gempa di Sulawesi Barat sebesar Rp 856,8 miliar.

“Kebutuhan ini dibagi ke dalam dua tahun anggaran yakni TA 2021 sebesar Rp 400,9 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 455,8 miliar,” jelas Diana.

Untuk mempermudah rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan dibagi menjadi 5 klaster penanganan.

Kementerian PUPR menunjuk 5 kontraktor BUMN dan 4 konsultan BUMN untuk menangani setiap klaster penanganan.

Klaster satu dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan manajemen konstruksi PT Virama Karya, dan klaster dua oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dan manajemen konstruksi PT Indah Karya.

Klaster tiga oleh kontraktor PT Hutama Karya (Persero) dan manajemen konstruksi PT Virama Karya, klaster empat oleh kontraktor PT WIKA Gedung dengan manajemen konstruksi PT Indah Karya, dan klaster lima oleh kontraktor PT Adhi Karya dengan manajemen konstruksi PT Yodya Karya.