Pemerintah Bakal Lebih Selektif Bangun Infrastruktur Baru, Tak Ada Lagi Proyek Mangkrak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencanangkan program optimalisasi, pemeliharaan, operasional, dan rehabilitasi (OPOR) selama tiga tahun ke depan 2022-2024.

Melalui program tersebut, Kementerian PUPR akan sangat selektif dalam pembangunan infrastruktur baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu dalam Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Provinsi Riau, Senin (12/04/2021).

"Agar kami bisa landing lebih baik, jadi tidak meninggalkan proyek-proyek yang belum selesai nantinya," ucap Basuki.

Salah satu implementasi dari program ini adalah proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) preservasi Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera di Provinsi Riau.

Baca juga: Sah, Kontrak Preservasi Jalintim Riau Rp 585,3 Miliar Ditandatangani

Hal ini dilakukan demi mempertahankan fungsi dari jalan raya, termasuk jembatan.

Menurut Basuki, jalan sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan inflasi.

Jika terjadi kerusakan jalan, maka inflasi akan naik yang menyebabkan biaya logistik jauh lebih mahal.

Untuk diketahui, kontrak proyek preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau telah resmi ditandatangani.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto mengatakan, total nilai investasi proyek KPBU ini mencapai Rp 585,3 miliar.

Preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau merupakan proyek KPBU di bidang jalan yang merupakan solicited atau prakarsa dari Pemerintah.

Masa kerja sama proyek KPBU preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau membutuhkan waktu 15 tahun.

Rinciannya, tiga tahun merupakan waktu konstruksi dan 12 tahun masa layanan.

Modalitas kerja sama proyek tersebut menggunakan design, build, operate, finance, maintain, dan transfer (DBOFMT).

Untuk diketahui, PT Adhi Karya (Persero) Tbk ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek KPBU preservasi Jalintim Sumatera di Provinsi Riau pada 29 Januari 2021.

Lalu, penyerahan Letter of Word oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah dilaksanakan pada 22 Februari 2021.

Penyerahan tersebut bersamaan dengan Financial Close proyek KPBU Availability Payment (AP) Jalintim Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara pada 4 Maret 2021, telah dibentuk Badan Usaha Pelaksana (BUP) yaitu PT Adhi Jalintim Riau