Kompas.com - 05/03/2021, 09:14 WIB
Proyek Jakarta Garden City yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses di lahan seluas 370 hektar di Jakarta Timur ini dibanderol mulai dari Rp 1,3 miliar. Dok PT Modernland Realty TbkProyek Jakarta Garden City yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses di lahan seluas 370 hektar di Jakarta Timur ini dibanderol mulai dari Rp 1,3 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memberikan stimulus fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun.

Kebijakan PPN yang ditanggung Pemerintah (DTP) tersebut berlaku selama periode enam bulan mulai 1 Maret hingga Agustus 2021.

Pemerintah menanggung 100 persen PPN DTP untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar.

Sementara, rumah dengan harga di atas Rp 2 miliar hingga maksimal Rp 5 miliar PPN DTP-nya hanya 50 persen.

Tentu saja, insentif ini dianggap sebagai angin segar bagi sektor properti, dan dapat mendorong peningkatan penjualan rumah.

Baca juga: 1 Maret 2021, Beli Rumah DP 0 Persen Resmi Berlaku

Karena dengan insentif PPN ini, harga rumah akan menjadi lebih terjangkau.

Sebagaimana dikatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bahwa kebijakan pelonggaran PPN ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor properti.

Menurutnya, hal itu penting terutama untuk mengurangi jumlah stok ketersediaan rumah yang telah dibangun oleh pengembang, namun belum terserap.

"Jadi tujuannya adalah untuk mendorong penjualan pasokan rumah yang telah dibangun oleh pengembang pada tahun 2020 dan 2021, sekaligus membantu masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni yang sudah ada di pasar perumahan melalui pembebasan PPN," kata Basuki dalam konferensi pers virtual, Senin (01/02/2021).

Hingga saat ini, total pasokan rumah tapak atau rumah susun yang belum terserap sejak tahun 2020 ada sebanyak 57.621 unit.

Baca juga: Kabar Gembira, Rumah dengan Harga Maksimal Rp 2 Miliar Bebas PPN

Dari total pasokan rumah tapak dan rumah susun tersebut, sejumlah 34.500 unit di antaranya termasuk dalam kategori non-subsidi yang bebas PPN.

Berikut rinciannya:

Rumah komersial bebas PPN

  1. Rumah tapak dengan rentang harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar sejumlah 9.000 unit
  2. Rumah tapak dengan rentang harga Rp 1 miliar-Rp 2 miliar sebanyak 9.000 unit
  3. Rumah tapak dengan rentang harga Rp 2 miliar-Rp 3 miliar sebanyak 4.500 unit
  4. Rumah tapak dengan rentang harga Rp 3 miliar-Rp 5 miliar sebanyak 4.500
  5. Rumah susun atau apartemen dengan rentang harga Rp 300 juta-Rp 1 miliar sejumlah 7.500 unit.

Rumah komersial PPN DTP 50 persen

  1. Rumah tapak dengan harga di atas Rp 5 miliar sebanyak 1.800 unit.

Sementara stok rumah tapak kategori subsidi seharga Rp 150 juta ada sebanyak 21.321 unit.

"Insentif ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di bidang properti," tuntas Basuki.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X