Penting Mana, Akuisisi KCI atau Integrasi?

Kompas.com - 17/01/2021, 17:35 WIB
Sejumlah penumpang berjalan usai turun dari rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Stasiun KA Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (19/10/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali mengoperasikan jadwal KRL Commuterline secara normal seperti sebelum pandemi Covid-19 mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB atau sebanyak 993 perjalanan dengan 91 rangkaian kereta setelah adanya perubahan pada beberapa bulan terakhir akibat pemberlakuan PSBB di Jabodetabek. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRASejumlah penumpang berjalan usai turun dari rangkaian kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Stasiun KA Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (19/10/2020). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali mengoperasikan jadwal KRL Commuterline secara normal seperti sebelum pandemi Covid-19 mulai pukul 04.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB atau sebanyak 993 perjalanan dengan 91 rangkaian kereta setelah adanya perubahan pada beberapa bulan terakhir akibat pemberlakuan PSBB di Jabodetabek.

TANGGAL 12 Januari 2020 Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengeluarkan rilis yang merekomendasikan pihak-pihak terkait dan manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk menolak aksi korporasi PT MRT Jakarta (MRTJ) melalui anak usahanya PT Moda Integrasi Transit Jadebotabek (MITJ).

MITJ diketahui berencana mengakuisisi 51 persen saham KAI di anak usahanya PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

SPKA beralasan, KCI telah dibangun dengan susah payah sebagai anak perusahaan KAI sejak tahun 2009 dan berhasil melayani masyarakat dengan baik.

Bila kemudian KCI diakuisisi MRIJ yang masih terhitung perusahaan baru dengan aset minim, tidak masuk akal.

Di mana-mana yang dapat membeli saham mayoritas adalah perusahaan yang sehat dan lebih besar asetnya daripada aset perusahaan yang akan dibelinya.

Isu akuisisi saham KCI oleh MITJ adalah sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI, Jawa Barat, dan Banten pada tanggal 8 Januari 2019.

Dikutip dari Kompas edisi 9 Januari 2019, secara umum disimpulkan bahwa pengelolaan transportasi terpadu (integrasi) Jabodetabek akan dilakukan terpusat. Rencana itu disepakati oleh Gubernur DKI, Banten, dan Jabar.

Arahan presiden saat itu penyederhanaan dalam manajemen, sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antar institusi satu dengan lainnya.

Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan, kemungkinan pemerintah tidak membuat badan atau lembaga baru. Sebab saat ini sudah ada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) yang bisa dioptimalkan peranannya.

Sebenarnya, presiden telah mengarahkan adanya penyederhanaan dalam manajemen yang ada. Ini dapat diartikan bahwa membuat penyederhanaan manajemen yang sudah ada jadi tidak perlu membuat hal-hal yang baru termasuk membuat korporasi atau lembaga baru.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X