Kementerian ATR/BPN Tertibkan 200 Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Sepanjang 2020

Kompas.com - 28/12/2020, 17:41 WIB
Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Andi Renald, ST, MT. Kementerian ATR/BPNDirektur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Andi Renald, ST, MT.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald memastikan, penataan ruang merupakan panglima pembangunan Indonesia.

Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mengendalikan pemanfataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan cara mewujudkan tertib tata ruang.

Sebab, bila tidak ada upaya penertiban pemanfaatan ruang, setiap indikasi ketidaksesuaian dan pelanggaran ruang berujung pada sulitnya mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Di samping itu, pembangunan Indonesia yang berpegang pada tiga pilar utama, yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya turut terganggu jika kita tidak memperhatikan penertiban pemanfaatan ruang.

Baca juga: Tata Ruang Udara Bakal Terintegrasi dengan Laut dan Darat

"Hingga saat ini saja terdapat lebih dari 6.000 indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan yang
diklarifikasi," ungkap Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (28/12/2020).

Dari total indikasi tersebut, lebih dari 200 kasus telah ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN dan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota seluruh Indonesia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, ada beberapa kasus yang sifatnya kompleks ditangani secara multidoors dengan melibatkan KPK, Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian seperti Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

"Penanganan kasus secara multidoors ini telah dilakukan di Lampung, Batam, dan Bangka
Belitung, contohnya,” jelas Andi.

Sebagian besar kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang itu terjadi di daerah perkotaan yang sangat berkembang. Hal ini bisa terjadi karena ruang sangat terbatas, tetapi penghuninya semakin bertambah.

Selain itu, terjadi urbanisasi yang tidak terencana sehingga desakan kebutuhan ruang itu semakin meningkat dan berimbas pada pelanggaran tata ruang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X